Produsen Boiler Lokal Minta Perlindungan dari Produk Impor
Rabu, 08 Februari 2017 - 22:51 WIB
Produsen Boiler Lokal Minta Perlindungan dari Produk Impor
A
A
A
JAKARTA - Ketua Asosiasi Industri Boiler dan Turbin Indonesia Henkie Leo meminta bantuan dan perhatian dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk melawan barang-barang impor agar industri lokal bisa berkembang.
"Banyak kebijakan-kebijakan kita yang lebih pro ke industri luar negeri daripada lokal. Misalnya di perpajakan, kalau menjual boiler tank, kami dikenai pajak 3%. Sedangkan perusahaan lokal membeli boiler dari China, mereka tidak dikenakan pajak," ujarnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (8/2/2017).
Henkie melanjutkan, saat ini Indonesia menjadi pasar terbesar untuk boiler dengan adanya program pemerintah, yakni program listrik 35.000 MW. Namun produk boiler dalam negeri tidak memiliki standar sehingga produk dari luar akan mudah masuk ke dalam negeri. Padahal boiler ini menyangkut masalah keselamatan yang sangat besar.
"Kalau terjadi kebocoran bisa membunuh orang. Kita tidak melakukan pengawasan seperti itu sehingga industri lokal agak sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan dengan standarisasi yang tidak bagus," ungkapnya.
Saat ini kebutuhan lokal mencapai 300-500 unit boiler per tahun. Sementara yang bisa dibuat di dalam negeri hanya sekitar 10-20%. "Artinya sekitar 90% masih impor boilernya," imbuhnya.
Henkie menuturkan, untuk meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) diperlukan ketegasan dari pemerintah agar terlaksana. Selain itu, masih banyak peraturan yang tumpang tindih terkait hal ini.
"Saya melihat selama ini waktu tender oke menggunakan TKDN, tapi ujung-ujungnya menggunakan boiler impor dan itu dilakukan oleh BUMN sendiri. Kalau BUMN tidak bisa memberikan contoh, siapa lagi? Jadi kami harapkan pemerintah tegas. Kalau memang tidak boleh impor, berikan sanksi," tuturnya.
"Banyak kebijakan-kebijakan kita yang lebih pro ke industri luar negeri daripada lokal. Misalnya di perpajakan, kalau menjual boiler tank, kami dikenai pajak 3%. Sedangkan perusahaan lokal membeli boiler dari China, mereka tidak dikenakan pajak," ujarnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (8/2/2017).
Henkie melanjutkan, saat ini Indonesia menjadi pasar terbesar untuk boiler dengan adanya program pemerintah, yakni program listrik 35.000 MW. Namun produk boiler dalam negeri tidak memiliki standar sehingga produk dari luar akan mudah masuk ke dalam negeri. Padahal boiler ini menyangkut masalah keselamatan yang sangat besar.
"Kalau terjadi kebocoran bisa membunuh orang. Kita tidak melakukan pengawasan seperti itu sehingga industri lokal agak sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan dengan standarisasi yang tidak bagus," ungkapnya.
Saat ini kebutuhan lokal mencapai 300-500 unit boiler per tahun. Sementara yang bisa dibuat di dalam negeri hanya sekitar 10-20%. "Artinya sekitar 90% masih impor boilernya," imbuhnya.
Henkie menuturkan, untuk meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) diperlukan ketegasan dari pemerintah agar terlaksana. Selain itu, masih banyak peraturan yang tumpang tindih terkait hal ini.
"Saya melihat selama ini waktu tender oke menggunakan TKDN, tapi ujung-ujungnya menggunakan boiler impor dan itu dilakukan oleh BUMN sendiri. Kalau BUMN tidak bisa memberikan contoh, siapa lagi? Jadi kami harapkan pemerintah tegas. Kalau memang tidak boleh impor, berikan sanksi," tuturnya.
(ven)
Lihat Juga :
