Mencari Skema Terbaik Kredit Pertanian dan Perikanan
Kamis, 23 Maret 2017 - 05:20 WIB
Mencari Skema Terbaik Kredit Pertanian dan Perikanan
A
A
A
LOMBOK - Bank Indonesia bekerja sama dengan Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD) dan APRACA (Asosiasi Kredit Perdesaan dan Pertanian Asia Pasifik) tengah mencari skema terbaik untuk menyalurkan kredit ke sektor pertanian dan perikanan, mengingat resiko gagal bayar di kedua sektor tersebut sangat tinggi.
Direktur Departemen Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) BI Yunita Resmi Sari berujar, Indonesia menjadi salah satu negara yang ditunjuk sebagai pilot project selain China dan Filipina untuk meningkatkan akses permodalan kepada petani dan nelayan.
"Untuk sumber pendanaan dari IFAD, tapi sangat kecil, untuk trigger saja. Nanti kita lihat dalam skala yang besar, kita bisa menggunakan misalnya dana yang dikeluarkan pemerintah. Bisa dana desa, bisa KUR (kredit usaha rakyat)," kata dia di sela-sela lokakarya 2nd Dissemination Workshop IFAD-APRACA Regional Project di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (22/3/2017).
Di Indonesia, kata Yunita, pilot project dilaksanakan di dua lokasi yaitu nelayan garam di Sekotong Barat, NTB, dan petani di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Dia mengklaim pilot project ini berhasil karena meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani. Adapun skema kredit yang digunakan mengadopsi skema yang dilakukan operasi syariah BMT Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, yang dianggap sukses.
Yunita mencontohkan, kelompok usaha garam di NTB mendapat kredit Rp100 juta dengan perantara Koperasi Bina Laut yang berada di bawah bimbingan Dinas Kelautan dan Perikanan. Koperasi itu juga memberikan pendampingan kepada istri nelayan untuk menciptakan nilai tambah dari usaha garam. Kredit Rp100 juta disalurkan kepada 27 debitur dengan plafon maksimal Rp4 juta.
Kredit tersebut, kata Yunita, memakai skema bagi hasil 80:20 untuk debitur serta tanpa mensyaratkan agunan apapun. Tidak hanya itu, dia menyebut, para nelayan juga mendapatkan kredit dalam bentuk barang di koperasi agar kredit bisa fokus untuk modal kerja.
Selain itu, mereka juga didorong untuk menabung plus asuransi dengan premi Rp2.000 per hari. "Kalau mereka gagal melaut, maka asuransi yang tanggung," sambungnya.
Yuni menjelaskan, diseminasi dalam bentuk lokakarya ini adalah pemaparan hasil pilot project yang menjadi bagian dari tahap ketiga, setelah tahap pertama (pemilihan negara untuk pilot project) dan tahap kedua (pelaksanaan pilot project) selesai.
Adapun tahap keempat atau tahap terakhir adalah diseminasi dalam bentuk exchange visit program. Seluruh proyek ini dibiayai IFAD sebesar USD1,1 juta, termasuk kredit kepada petani dan nelayan.
Asisten Deputi Gubernur BI Dyah Nastiti mengatakan, kredit perbankan ke sektor UKM masih relatif kecil dengan rasio terhadap total kredit kurang dari 20%. Padahal, BI telah mengeluarkan aturan yang meminta pada perbankan untuk mengalokasikan kredit ke UKM minimal 20% pada 2018.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia per Januari 2017, penyaluran kredit ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp278 triliun (6,45%) sementara kredit ke sektor perikanan hanya Rp9,14 triliun (0,21%). Adapun NPL pada kedua sektor tersebut masing-masing mencapai Rp6,04 triliun (2,17%) dan Rp384 miliar (4,21%). Total kredit perbankan hingga Januri 2017 mencapai Rp4.313 triliun.
"Saya yakin bank bukannya tidak mau, tapi karena dia memegang dana masyarakat, harus dijaga dan kalau diberikan kredit harus kembali supaya tidak menjadi kredit bermasalah (non-performing loan/NPL)," kata Dyah.
Dyah menuturkan, resiko kredit ke sektor pertanian dan perikanan memiliki resiko tinggi karena terkait langsung dengan alam. Untuk itu, pilot project ini menjadi penting untuk mencari skema terbaik untuk mendanai sektor yang selama ini sulit mendapatkan akses perbankan.
Direktur Departemen Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) BI Yunita Resmi Sari berujar, Indonesia menjadi salah satu negara yang ditunjuk sebagai pilot project selain China dan Filipina untuk meningkatkan akses permodalan kepada petani dan nelayan.
"Untuk sumber pendanaan dari IFAD, tapi sangat kecil, untuk trigger saja. Nanti kita lihat dalam skala yang besar, kita bisa menggunakan misalnya dana yang dikeluarkan pemerintah. Bisa dana desa, bisa KUR (kredit usaha rakyat)," kata dia di sela-sela lokakarya 2nd Dissemination Workshop IFAD-APRACA Regional Project di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (22/3/2017).
Di Indonesia, kata Yunita, pilot project dilaksanakan di dua lokasi yaitu nelayan garam di Sekotong Barat, NTB, dan petani di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Dia mengklaim pilot project ini berhasil karena meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani. Adapun skema kredit yang digunakan mengadopsi skema yang dilakukan operasi syariah BMT Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, yang dianggap sukses.
Yunita mencontohkan, kelompok usaha garam di NTB mendapat kredit Rp100 juta dengan perantara Koperasi Bina Laut yang berada di bawah bimbingan Dinas Kelautan dan Perikanan. Koperasi itu juga memberikan pendampingan kepada istri nelayan untuk menciptakan nilai tambah dari usaha garam. Kredit Rp100 juta disalurkan kepada 27 debitur dengan plafon maksimal Rp4 juta.
Kredit tersebut, kata Yunita, memakai skema bagi hasil 80:20 untuk debitur serta tanpa mensyaratkan agunan apapun. Tidak hanya itu, dia menyebut, para nelayan juga mendapatkan kredit dalam bentuk barang di koperasi agar kredit bisa fokus untuk modal kerja.
Selain itu, mereka juga didorong untuk menabung plus asuransi dengan premi Rp2.000 per hari. "Kalau mereka gagal melaut, maka asuransi yang tanggung," sambungnya.
Yuni menjelaskan, diseminasi dalam bentuk lokakarya ini adalah pemaparan hasil pilot project yang menjadi bagian dari tahap ketiga, setelah tahap pertama (pemilihan negara untuk pilot project) dan tahap kedua (pelaksanaan pilot project) selesai.
Adapun tahap keempat atau tahap terakhir adalah diseminasi dalam bentuk exchange visit program. Seluruh proyek ini dibiayai IFAD sebesar USD1,1 juta, termasuk kredit kepada petani dan nelayan.
Asisten Deputi Gubernur BI Dyah Nastiti mengatakan, kredit perbankan ke sektor UKM masih relatif kecil dengan rasio terhadap total kredit kurang dari 20%. Padahal, BI telah mengeluarkan aturan yang meminta pada perbankan untuk mengalokasikan kredit ke UKM minimal 20% pada 2018.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia per Januari 2017, penyaluran kredit ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp278 triliun (6,45%) sementara kredit ke sektor perikanan hanya Rp9,14 triliun (0,21%). Adapun NPL pada kedua sektor tersebut masing-masing mencapai Rp6,04 triliun (2,17%) dan Rp384 miliar (4,21%). Total kredit perbankan hingga Januri 2017 mencapai Rp4.313 triliun.
"Saya yakin bank bukannya tidak mau, tapi karena dia memegang dana masyarakat, harus dijaga dan kalau diberikan kredit harus kembali supaya tidak menjadi kredit bermasalah (non-performing loan/NPL)," kata Dyah.
Dyah menuturkan, resiko kredit ke sektor pertanian dan perikanan memiliki resiko tinggi karena terkait langsung dengan alam. Untuk itu, pilot project ini menjadi penting untuk mencari skema terbaik untuk mendanai sektor yang selama ini sulit mendapatkan akses perbankan.
(ven)
Lihat Juga :
