Sri Mulyani: Seperempat APBN Dipakai untuk Gaji dan Tunjangan PNS
Sri Mulyani: Seperempat APBN Dipakai untuk Gaji dan Tunjangan PNS
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap Aparat Sipil Negara (ASN) semakin meningkatkan pelayanan di semua lapisan. Hal ini seiring alokasi anggaran yang cukup besar untuk gaji pegawai negeri hingga tunjangan.
(Baca Juga: ASN Harus Ciptakan Layanan Kepegawaian Berbasis Digital
Bahkan, seperempat anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), digelontorkan untuk memfasilitasi gaji dan tunjangan mereka yang duduk di kursi birokrat. Dia menambahkan dalam APBN 2017, belanja pegawai mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat.
Dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp2.080 triliun, belanja pemerintah yang menyangkut belanja pegawai dan operasional yakni Rp1.315 triliun. "Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat belanja pegawai 26,1% dari total belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangam bagi para birokrat," kata dia di JCC, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, besaran tersebut belum seberapa. Di daerah kabupaten dan kota bahkan presentase belanjanya lebih dari 50%. Kondisi tersebut terjadi di 131 daerah di Indonesia.
"131 daerah, kabupaten dan kota, memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap total belanja daerah di atas 50%. Jadi APBD nya hanya untuk belanja pegawai saja," paparnya.
Kemudian dia melanjutkan, muncul pertanyaan di masyarakat, apakah mereka telah melayani masyarakat dengan baik? Apakah tidak ada cara lebih baik bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pembelanjaan APBD.
"Jangan lupa APBD untuk memuaskan masyarakat bukan birokrat. Apa kemudian fungsi dan masuknya faktor teknologi dalam desain belanja kami? Dengan adanya teknologi kami harap birokrat dan anggaran yang sama semestinya kami bisa melayani dengan baik, terutama dalam kecepatan, ketepatan, predictibilitas dan akuntabilitas. Dan seharusnya juga teknologi mampu memperbaiki kinerja birokrasi," pungkasnya.
(Baca Juga: ASN Harus Ciptakan Layanan Kepegawaian Berbasis Digital
Bahkan, seperempat anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), digelontorkan untuk memfasilitasi gaji dan tunjangan mereka yang duduk di kursi birokrat. Dia menambahkan dalam APBN 2017, belanja pegawai mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat.
Dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp2.080 triliun, belanja pemerintah yang menyangkut belanja pegawai dan operasional yakni Rp1.315 triliun. "Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat belanja pegawai 26,1% dari total belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangam bagi para birokrat," kata dia di JCC, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, besaran tersebut belum seberapa. Di daerah kabupaten dan kota bahkan presentase belanjanya lebih dari 50%. Kondisi tersebut terjadi di 131 daerah di Indonesia.
"131 daerah, kabupaten dan kota, memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap total belanja daerah di atas 50%. Jadi APBD nya hanya untuk belanja pegawai saja," paparnya.
Kemudian dia melanjutkan, muncul pertanyaan di masyarakat, apakah mereka telah melayani masyarakat dengan baik? Apakah tidak ada cara lebih baik bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pembelanjaan APBD.
"Jangan lupa APBD untuk memuaskan masyarakat bukan birokrat. Apa kemudian fungsi dan masuknya faktor teknologi dalam desain belanja kami? Dengan adanya teknologi kami harap birokrat dan anggaran yang sama semestinya kami bisa melayani dengan baik, terutama dalam kecepatan, ketepatan, predictibilitas dan akuntabilitas. Dan seharusnya juga teknologi mampu memperbaiki kinerja birokrasi," pungkasnya.
(akr)
Explore More