SMI Gunakan Skema Pembiayaan Syariah untuk 3 Proyek Infrastruktur

JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mulai terjun dalam skema pembiayaan berbasis syariah. Untuk tahap awal, tiga proyek infrastruktur yakni pembangunan jalan tol, kilang (refinery), dan ketenagalistrikan akan menggunakan skema pembiayaan yang berbasis syariah.

Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengungkapkan, perseroan tertarik untuk terjun dalam skema tersebut karena melihat potensi pasarnya di Indonesia yang masih belum terlalu besar. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

"Karena SMI melihat Indonesia sebagai populasi terbesar muslim. Artinya preferensi untuk funding syariah jadi terbuka. Dan potensi marketnya belum happening," katanya dalam acara Media Gathering dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Sebagai bukti keseriusannya, PT SMI belum lama ini meluncurkan unit usaha syariah (UUS) untuk menangani proyek infrastruktur dengan skema pembiayaan syariah. Untuk tahap awal, UUS akan menangani proyek infrastruktur dengan total komitmen senilai Rp1 triliun plus USD75 juta.

Untuk jalan tol, katanya, komitmen pembiayaan sekitar Rp500 miliar. Adapun jalan tol yang dimaksud adalah jalan tol Trans Jawa.

"Mudah-mudahan tahun ini bisa closing dan rasanya kalau untuk toll road tahun ini sudah bisa disburse. Mengeluarkannya berapa nanti kita lihat berapa progress di lapangan," imbuh dia.

Sementara untuk proyek pembangunan kilang, total komitmen pembiayaannya sekitar USD75 juta. Proyek ini, tambah dia, masih mungkin untuk menyerap dana luar yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (USD).

Namun kendalanya adalah tidak semua proyek yang ada di Tanah Air membutuhkan dana dengan mata uang USD. Sebab jika yang diperoleh adalah dana USD dan dikonversi ke rupiah, tenor dan currency-nya tidak akan sesuai (missed-match).

"Kalaupun di-hedging dengan jangka panjang terlalu mahal. Ini tantangan yang harus di-address bagaimana memitigasi dari sisi risk. Kita akan coba closing di sekitar USD75 juta," tuturnya.

Sedangkan untuk sektor ketenagalistrikan, ujarnya, komitmen pembiayaan sekitar Rp500 miliar. "Jadi kalau sisi jumlah barangkali itu sudah Rp1 triliun plus USD75 juta. Itu bicara komitmen. Berapa yang di-disburse nanti, kita sesuaikan di lapangan," tandasnya.