Perlambatan Ekonomi Global Pengaruhi Proyeksi Asumsi APBN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa kondisi perlambatan ekonomi global pada 2016 sangat memengaruhi proyeksi asumsi-asumsi APBN, terutama sisi pendapatan perpajakan.
Sebab itu, untuk mengembalikan kredibilitas APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang berkelanjutan atau sustainable, sehat dan efektif, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian.
Beberapa penyesuaian dilakukan terutama terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN TA 2016. Selain itu, konsolidasi fiskal tercermin dari perubahan target pendapatan negara terutama perpajakan agar lebih bisa memberikan kontribusi terhadap negara.
Terutama, agar anggaran lebih realistis, mempertajam belanja negara sesuai prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara secara hati-hati (prudent).
"Juga bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik yang dipakai semua negara di dunia agar utang negara tidak membahayakan perekonomian clan membebani generasi yang akan datang," kata Sri di DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Dalam mengelola perekonomianjuga, pemerintah dihadapkan pada situasi global yang dinamis dan aspirasi masyarakat yang terus meningkat. Pada akhirnya, pemerintah menggunakan seluruh instrumen kebijakan agar kinerja ekonomi terus membaik dan fundamental ekonomi nasional dapat diperkuat.
"Kebijakan fiskal melalui APBN merupakan instrumen pengelolaan ekonomi yang sangat penting melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi," tuturnya.
Meskipun demikian, terdapat beberapa kebijakan yang memang bisa memperkuat fondasi Indonesia. Antara lain, kebijakan moneter, perdagangan, investasi, penanian, pertambangan, perikanan, pendidikan, dan kesehatan.
"Paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memerangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan," jelas Sri.
Sebab itu, untuk mengembalikan kredibilitas APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang berkelanjutan atau sustainable, sehat dan efektif, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian.
Beberapa penyesuaian dilakukan terutama terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN TA 2016. Selain itu, konsolidasi fiskal tercermin dari perubahan target pendapatan negara terutama perpajakan agar lebih bisa memberikan kontribusi terhadap negara.
Terutama, agar anggaran lebih realistis, mempertajam belanja negara sesuai prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara secara hati-hati (prudent).
"Juga bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik yang dipakai semua negara di dunia agar utang negara tidak membahayakan perekonomian clan membebani generasi yang akan datang," kata Sri di DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Dalam mengelola perekonomianjuga, pemerintah dihadapkan pada situasi global yang dinamis dan aspirasi masyarakat yang terus meningkat. Pada akhirnya, pemerintah menggunakan seluruh instrumen kebijakan agar kinerja ekonomi terus membaik dan fundamental ekonomi nasional dapat diperkuat.
"Kebijakan fiskal melalui APBN merupakan instrumen pengelolaan ekonomi yang sangat penting melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi," tuturnya.
Meskipun demikian, terdapat beberapa kebijakan yang memang bisa memperkuat fondasi Indonesia. Antara lain, kebijakan moneter, perdagangan, investasi, penanian, pertambangan, perikanan, pendidikan, dan kesehatan.
"Paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memerangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan," jelas Sri.
(izz)