Pemerintah Didesak Batasi Impor Gula

JAKARTA - Pemerintah mendapatkan desakan dari Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) untuk membatasi impor gula. Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikun mengatakan, sejauh ini ada kelebihan impor gula yang diindikasikan dengan banyaknya rembesan gula rafinasi di beberapa daerah.

"Impor gula harus dibatasi sesuai kebutuhan dong. Kebutuhan manusia Indonesia katakanlah rata-rata 11 kg setahun per orang. Jadi jangan dilebih-lebihkan," ujar Soemitro dalam rapat kerja nasional bertajuk Keberpihakan Pemerintah terhadap kesejahteraan petani tebu di Jakarta.

(Baca Juga: Petani Tebu Minta HET Gula Rp14.000 Per Kilogram
Lebih lanjut dia menerangkan, pembatasan bahkan penghentian impor gula menjadi hal penting kalau memang komitmen terhadap swasembada gula ingin dicapai. Hal ini menurutnya juga sangat ditentukan oleh kesejahteraan petani gula agar tetap mau konsiaten menanam tebu.

"Kalau kesejahteraan petani gula hancur, maka saya yakin mereka makin lama gak mau nanam tebu. Nah, kalau enggak menanam tebu berarti harus impor. Kalau impor jelas berarti bertolak belakang dengan keinginan swasembada gula," imbuhnya.

Menurut Soemitro, banyak salah perhitungan yang akhirnya dijadikan alasan untuk menaikkan angka impor gula dari waktu ke waktu. Padahal kebutuhan pada konsumsi gula tak bisa disamakan dengan kebutuhan akan daging sapi.

Ditambahkan olehnya konsumsi gula belum tentu meningkat jika kesejahteraan ekonomi meningkat. Berbeda dengan daging yang konsumsinya makim meningkat ketika kesejahteraan ekonomi masyarakat naik.

"Makin mapan ekonomi makin kencang juga makan daging. Sebaliknya kadang konsumsi gula bagi kalangan ekonomi atas justru menurun dibanding kalangan menengah. Sering terjadi makin kaya makin mengurangi gula," jelas dia.

Masih terkait impor, APTRI mendukung rencana pemerintah untuk mendirikan pabrik gula baru berbasis tebu yang memproduksi gula putih, sehingga kebutuhan dalam negeri makin mudah terpenuhi. Namun jangan sampai pabrik gula itu justru menggiling raw sugar impor.

"Ini syarat mutlak, jangan nanti pabrik baru dibuat kemudian dijadikan celah untuk impor raw sugar. Kalau begitu kan sama saja boong," ungkapnya.

APTRI juga mendesak agar upaya mengurangi impor dilakukan dengan konsistem, dan impor itu pun harus benar-benar sesuai kebutuhan. Pada saat bersamaan dilakukan pula pembenahan pada tata kelola gula rafinasi. Dalam hal ini APTRI mendukung rencana penerapan sistem lelang gula rafinasi secara online.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Mukernas yang juga Sekretaris Jenderal APTRI, M. Nur Khabsyin menjelaskan, bahwa Rakernas APTRI ini dihadiri utusan pengurus DPD dan DPC APTRI. Para GM dan administratur pabrik gula se-Indonesia dengan jumlah sekitar 300 orang.

"Kami sangat apresiasi jajaran Kemendag dan Kementan, karena kehadirannya dalam Rakernas ini menunjukkan bahwa ada keberpihakan pemerintah kepada petani tebu rakyat Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut dia menambah, Rakernas APTRI ini digelar untuk memenuhi amanat AD/ART APTRI, juga menetapkan program kerja dan mengevaluasi progres kerja setahun terakhir, dan juga membuat keputusan sekaligus nantinya mengeluarkan rekomendasi.

Rakernas mengambil tema Keberpihakan Pemerintah terhadap Kesejahteraan Petani Tebu. Ia mengatakan bahwa tema ini sangat penting, karena petani tebu semakin terpinggirkan dan ini momentum baik bagi petani tebu untuk lebih sejahtera.