Menko Darmin Ungkap Kondisi Tata Niaga Beras

JAKARTA - Terkuaknya kasus beras oplosan membuat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan sedikit tentang kondisi tata niaga beras di Tanah Air. Pemerintah mengklaim bahwa mekanisme yang ada, hanya untuk melindungi kepentingan petani Indonesia.

"Jadi untuk penegakan harga di tingkat petani, sesuai dengan pengaturan harga pemerintah adalah, pertama Bulog (Badan Urusan Logistik) membeli beras sebaiknya padi dan gabah, karena petani jarang jual beras, dia jual gabah," kata Darmin di kantornya, Minggu (23/7/2017).

(Baca Juga: Menko Darmin Komentari Kasus Beras Oplosan
Lebih lanjut dia menerangkan hal itu, lantaran petani Indonesia masih banyak yang tidak memiliki mesin penggiling padi untuk menjadi beras. "Paling bagus hanya bisa dijemur saja, itupun masih sulit. Untuk jemurnya saja dia bisa pusing, kalau cuma beras 5 kuintal gampang dijemur di pinggir jalan pakai tikar atau plastik. Tapi kalau beras 4-5 ton mau dijemur di mana?" ungkapnya.

Menurutnya petani semakin jarang yang menjual beras, dimana kebanyakan mereka menjual padi bahkan ada juga yang menjual bersama pohonnya. "Mereka seperti itu agar apa? Ya supaya dia enggak pusing, dia enggak punya lumbung dan pengering. Sehingga Bulog biasanya bekerja sama dengan pedagang, dengan lantai jemur dan penggilingan padi, dia beli di sana, dan pemerintah juga punya batasan harga harga terendah," sambung Darmin.

Terang Menko Darmin apabila ada yang mengatakan petani mendapat harga yang rendah, menurutnya malah tidak lebih rendah dari harga yang diatur. Kecuali jika ada sesuatu yang diluar kehendak, yang membuat mereka merugi.

"Kecuali jika panen terjadi di musim hujan, seperti bulan Februari lalu, sekarang enggak mungkin terjadi. Februari lalu panen terjadi, kadang-kadang mulai terendah, sehingga belum matang benar sudah diambil. Jadi sudah airnya banyak belum matang benar dia, harga nya jatuh dan enggak ada yang mau beli," pungkasnya.