Pemerintah Perlu Dukungan untuk Perbanyak Cadangan Pangan
Sabtu, 29 Juli 2017 - 20:19 WIB
Pemerintah Perlu Dukungan untuk Perbanyak Cadangan Pangan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menilai perlu ada solusi yang mendasar untuk mengatasi polemik perberasan dan kecenderungan mengimpor garam.
Menurutnya, langkah tersebut bisa ditempuh dengan cara pemerintah memberikan proteksi terhadap peredaran beras dan garam tanpa over aktif.
"Maunya di tingkat produsen mendapat untung, konsumen tidak dirugikan. Pelaku usaha juga mendapatkan margin yang normal, agar mendapatkan keuntungan yang wajar," kata Viva saat diskusi bertajuk 'Bisakah Beras dan Garam Beres?' di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (29/7/2017).
Untuk itu, Viva berharap upaya pemerintah untuk memperbanyak cadangan atau stok pangan seperti beras dan garam tersebut harus didukung semua pihak.
Ia meminta agar seluruh stakeholder fokus pada tanggungjawabnya masing-masing. Termasuk soal pengawasan juga bisa dilakukan secara berjenjang, tanpa menunggu masalah muncul. Menurut dia, masalahnya ada di rekomendasi dan impor.
"Perumusan kebijan yang merugikan seluruhnya harus melibatkan mereka yang terdampar. Harus melibatkan publik. Diselesaikan tanpa intervensi macam-macam, jangan over regulasi dan lost juga," pungkasnya.
Menurutnya, langkah tersebut bisa ditempuh dengan cara pemerintah memberikan proteksi terhadap peredaran beras dan garam tanpa over aktif.
"Maunya di tingkat produsen mendapat untung, konsumen tidak dirugikan. Pelaku usaha juga mendapatkan margin yang normal, agar mendapatkan keuntungan yang wajar," kata Viva saat diskusi bertajuk 'Bisakah Beras dan Garam Beres?' di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (29/7/2017).
Untuk itu, Viva berharap upaya pemerintah untuk memperbanyak cadangan atau stok pangan seperti beras dan garam tersebut harus didukung semua pihak.
Ia meminta agar seluruh stakeholder fokus pada tanggungjawabnya masing-masing. Termasuk soal pengawasan juga bisa dilakukan secara berjenjang, tanpa menunggu masalah muncul. Menurut dia, masalahnya ada di rekomendasi dan impor.
"Perumusan kebijan yang merugikan seluruhnya harus melibatkan mereka yang terdampar. Harus melibatkan publik. Diselesaikan tanpa intervensi macam-macam, jangan over regulasi dan lost juga," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
