Dukung 254 Program Strategis, Pemerintah Siapkan Paket Regulasi Baru

Rabu, 02 Agustus 2017 - 21:08 WIB
Dukung 254 Program Strategis,...
Dukung 254 Program Strategis, Pemerintah Siapkan Paket Regulasi Baru
A A A
JAKA - Pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi terbaru dan bakal siap diluncurkan dalam waktu dekat, yang akan mengatur lebih lanjut soal kemudahan berinvestasi. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, paket regulasi kali ini untuk mendukung 254 proyek strategis dan dua program nasional lintas pulau.

Lebih lanjut dia menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur ekonomi, di antaranya pembangunan instalasi listrik dan jaringan telekomunikasi modern. Menurut Darmin, semua proyek pembangunan infrastruktur itu memakan waktu panjang, namun dirinya optimistis keseluruhan proyek bakal beroperasi tahun ini yang akan didukung paket kebijakan baru.

"Pemerintah sangat serius membangun infrastruktur ekonomi untuk pengembahan industri atau pariwisata. Untuk mempercepatnya, dalam dua pekan ini pemerintah akan mengeluarkan paket regulasi. Regulasi ini berbeda dengan sebelumnya, dimana kali ini fokus untuk sektor perizinan," ujar Menko Darmin di Jakarta.

Ia mengungkapkan beberapa proyek yang memerlukan percepatan adalah program pembangkit listrik dan jaringan telekomunikasi modern. "Khusus listrik akan menyebar di hampir semua wilayah Indonesia," ungkap dia.

Dipaparnkan penyebaran listrik untuk Sumatra ada 9 ribu megawat, Jawa Barat ada 4.200 ribu megawatt, Jawa Tengah 13.200 megawatt, Kalimantan 2.500 megawatt ditambah Sulawesi 4.018 ribu megawatt. "Sekali lagi semua infrastruktur ini untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Termasuk industri yang targetnya pemerataan antar wilayah," paparnya

Selain itu, sambung Darmin, bakal dibangun infrastruktur jaringan telekomunikasi modern yang ditarget akan selesai tahun akhir 2019. Mneurutnya Indonesia barat dan tengah akan selsai awal tahun depan dan dilanjutkan kemudiam timur pada tahun 2018-2019. Dijelaskan, jaringan telekomunikasi ini meliputi; kabel bawah laut sepanjang 35.280 kilometr.

Sedangkan untuk kabel darat mencapai 21.200 kilometer. "Ini semuanya adalah kebijakan public private dan patnership bukan APBN. Ini terdiri dari 34 propinsi dan 440 kota dan kabupaten," katanya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Menko Airlangga Beberkan...
Menko Airlangga Beberkan Arah Kebijakan Perekonomian Nasional
Keras! Ekonom Ini Sebut...
Keras! Ekonom Ini Sebut Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bak 'Mengisi Ember Bocor
6 Kebijakan Baru di...
6 Kebijakan Baru di Tahun 2026: Dari Pajak, Pertanahan, hingga Transportasi
Pesan Erick Thohir:...
Pesan Erick Thohir: Jangan Karena Ganti Pemimpin, Kebijakannya Ganti Lagi
Perbandingan Kebijakan...
Perbandingan Kebijakan al-Sisi dan Mursi ketika Memimpin Mesir
Pengamat dari UNM Dukung...
Pengamat dari UNM Dukung Strategi Ekonomi Jokowi
Berita Terkini
Harga MinyaKita Tembus...
Harga MinyaKita Tembus Rp16.000 per Liter di Atas HET, Apa Sebabnya?
17 menit yang lalu
Kimia Farma Siapkan...
Kimia Farma Siapkan Rantai Layanan Hulu-Hilir Percepat Penanggulangan TB
22 menit yang lalu
Esgin dan Agraus Resources...
Esgin dan Agraus Resources Sinergi Garap Potensi Investasi Hijau dan Ekonomi Karbon
33 menit yang lalu
Kasus Hukum Febrie Momentum...
Kasus Hukum Febrie Momentum Audit Menyeluruh Tata Kelola Sawit Sitaan Negara
1 jam yang lalu
Penghargaan Regional...
Penghargaan Regional Dorong Penguatan Dialog, Kepercayaan, dan Kepemimpinan di Asia Tenggara
1 jam yang lalu
Tren Global Tokenisasi...
Tren Global Tokenisasi Aset Menguat, RWA Jadi Motor Baru Industri Kripto
2 jam yang lalu
Infografis
Deretan Pasal Kontroversial...
Deretan Pasal Kontroversial dalam KUHP Baru
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved