Pemerintah Tegaskan Holding BUMN Jasa Keuangan Mendesak

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan, saat ini pembentukan holding BUMN sektor jasa keuangan sudah mendesak untuk dilakukan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan pelat merah melakukan pembiayaan.

(Baca Juga: Holding BUMN Keuangan Ditarget Terealisasi Kuartal I/2018)

Deputi bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengungkapkan, backlog perumahan saat ini mencapai 13 juta. Sementara, PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) baru sanggup memberikan pembiayaan sebanyak 686 ribu per tahun.

Padahal untuk mengatasi backlog tersebut, setidaknya setiap tahun harus ada 2 juta hingga 3 juta pembiayaan untuk perumahan.

"Holding ini sangat urgent karena gini, contoh BTN. BTN kan backlog perumahan sekitar 13 juta dan BTN baru bisa memberikan pembiayaan 686 ribu per tahun. kalau kita lakukan seharusnya kalau 13 juta minimal 2 juta atau 3 juta tiap tahun. Kalau 3 juta baru selesai lima tahun," katanya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Contoh lain, lanjut Gatot, pihaknya menginginkan agar PT Pegadaian (Persero) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah. Menurutnya, hal tersebut hanya bisa terwujud jika perusahaan negara memiliki modal yang cukup.

"Kita pingin pembiayaan seperti itu termasuk untuk di Pegadaian juga. Pegadaian itu perlu ke bawah untuk kesejahteraan rakyat, dan supaya ekuitasnya kita berikan kepada mereka supaya bisa meleverage itu," tutur dia.