Rini Tugaskan Konsultan Independen Evaluasi Proyek Konstruksi BUMN
Selasa, 20 Februari 2018 - 20:20 WIB
Rini Tugaskan Konsultan Independen Evaluasi Proyek Konstruksi BUMN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sebagai wakil pemegang saham pemerintah di BUMN akan menugaskan konsultan independen mengevaluasi secara menyeluruh proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh BUMN Karya. Hal ini menyusul terjadinya sejumlah insiden di beberapa proyek yang dikerjakan perusahaan pelat merah.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol BUMN, Ferry Andrianto mengungkapkan, konsultan independen berfungsi untuk memastikan agar seluruh proyek konstruksi dilaksanakan sesuai standar keamanan terbaik. Sekaligus menjaga agar setiap tahapan pengerjaan proyek dilaksanakan dengan baik, prudent, dan aman.
"Konsultan ini diharapkan dapat segera memberikan masukan berbentuk corrective action atas proyek-proyek tersebut untuk memastikan telah dipatuhinya regulasi dari kementerian teknis terkait, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rilis di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Ruang lingkup evaluasi yang akan dilakukan meliputi evaluasi organisasi dan prosedur QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment) di setiap BUMN Karya dengan target menuju zero fatality. Organisasi QHSSE harus menjadi tanggung jawab langsung Direktur Utama sehingga menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh Dewan Direksi.
Menurutnya, pelaksanaan evaluasi akan dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai regulator teknis dan Kementerian Perhubungan sebagai pemilik proyek infrastruktur transportasi.
Selama masa evaluasi, kosultan independen diharapkan dapat me-review kualitas dan keamanan proyek-proyek layang maupun membangun manajemen QHSSE menuju zero fatality.
"Sementara penunjukan konsultan independen akan dilakukan oleh Ketua Umum Ikatan Kontraktor Indonesia (IKI) Budiharto," tandasnya.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol BUMN, Ferry Andrianto mengungkapkan, konsultan independen berfungsi untuk memastikan agar seluruh proyek konstruksi dilaksanakan sesuai standar keamanan terbaik. Sekaligus menjaga agar setiap tahapan pengerjaan proyek dilaksanakan dengan baik, prudent, dan aman.
"Konsultan ini diharapkan dapat segera memberikan masukan berbentuk corrective action atas proyek-proyek tersebut untuk memastikan telah dipatuhinya regulasi dari kementerian teknis terkait, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rilis di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Ruang lingkup evaluasi yang akan dilakukan meliputi evaluasi organisasi dan prosedur QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment) di setiap BUMN Karya dengan target menuju zero fatality. Organisasi QHSSE harus menjadi tanggung jawab langsung Direktur Utama sehingga menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh Dewan Direksi.
Menurutnya, pelaksanaan evaluasi akan dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai regulator teknis dan Kementerian Perhubungan sebagai pemilik proyek infrastruktur transportasi.
Selama masa evaluasi, kosultan independen diharapkan dapat me-review kualitas dan keamanan proyek-proyek layang maupun membangun manajemen QHSSE menuju zero fatality.
"Sementara penunjukan konsultan independen akan dilakukan oleh Ketua Umum Ikatan Kontraktor Indonesia (IKI) Budiharto," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
