Setiap Rupiah yang Dibelanjakan Tidak Boleh Tercederai oleh Korupsi

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah selalu berkomitmen mengelola APBN dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tiap tahun agar terus mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menkeu pun memastikan untuk mengelola APBN dengan benar. Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi rakyat.

"APBN adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bermanfaat bagi rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan tidak boleh tercederai oleh penyelewengan atau korupsi. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Pada kesempatan itu, Menkeu menjelaskan bahwa nilai aset tahun 2017 meningkat hingga mencapai Rp7.807,5 triliun.

"Kenaikan nilai aset menunjukkan bahwa belanja negara tidak hanya digunakan untuk mendukung belanja operasional tapi juga telah menghasilkan aset yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan bahwa pinjaman tetap dapat dikendalikan, sehingga pemerintah mampu menjaga rasio utang tetap berada di tingkat yang aman, yaitu 29,4% terhadap PDB.

Capaian rasio utang tahun 2017 merupakan indikator bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menggunakan utang sebagai instrumen keuangan dan sumber pembiayaan.

"Utang bukan hanya sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN, namun juga sebagai instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia," tukasnya.