Momentum Garuda Indonesia Perketat Screening Karyawan
Selasa, 22 Mei 2018 - 15:59 WIB
Momentum Garuda Indonesia Perketat Screening Karyawan
A
A
A
JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) sebagai ujung tombak maskapai penerbangan nasional menegaskan komitmen untuk memerangi pemberantasan terorisme. Salah satunya dengan menonaktifkan oknum pilot yang diduga pemilik akun facebook OGT karena mengomentari sebuah status mendukung aksi teroris bom gereja Surabaya.
Kasus yang sama juga diduga dilakukan oknum pilot pemilik akun facebook TSA yang hingga saat ini masih dalam investigasi manajemen Garuda. Anggota DPR Muslim Ayub menyesali kasus yang menimpa pilot Garuda. Pasalnya, sebagai ujung tombak maskapai penerbangan nasional seharusnya pilot memiliki sikap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pilot itu bisa dikatakan sebagai garda terdepan maskapai penerbangan. Seharusnya dapat memberikan kebanggaan terhadap perusahaan dan konsumennya," ujar Muslim di Gedung DPR/MPR, Senin (21/5/2018).
Pada bagian lain, Muslim mengapresiasi komitmen dan langkah manajemen Garuda Indonesia dalam mendukung upaya pemberantasan terorisme. Termasuk membersihkan kemungkinan masuknya paham radikalisme dalam tubuh pilot dan karyawan.
"Sudah menjadi tugas manajemen Garuda untuk memeriksa dugaan yang mengarah atau mendukung aksi terorisme. Sejauh mana keterlibatan oknum pilot tersebut, itu yang harus ditelusuri," ujar Muslim.
Kasus ini harus dijadikan momentum Garuda melakukan pengetatan screening terhadap sikap kebangsaan terhadap karyawan serta pilotnya. "Jika memang ditemukan indikasi kesalahan dengan bukti-bukti yang kuat, perusahaan harus memberikan sanksi tegas," ujar anggota Komisi III Fraksi PAN ini.
Muslim juga menyoroti ancaman mogok massal Serikat Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) jika dalam waktu sebulan pemegang saham belum juga merombak susunan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
"Saya dengar belum lama ini justru mengancam untuk melakukan mogok massal. Hal ini kan seharusnya tidak perlu dilakukan. Berikan pelayanan terbaik kepada konsumen, apalagi ini menjelang lebaran," beber Muslim.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir ikut merespons ancaman karyawan dan pilot Garuda Indonesia dengan menegaskan secara organisasi, karyawan dan pilot tidak ada urusan dengan struktur organisasi perusahaan maskapai pelat merah itu. "Persoalan nomenklatur di Garuda bukan urusan karyawan dan pilot, jadi enggak usah ikut campur," kata Inas.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie mengungkapkan, penghasilan pilot Garuda merupakan yang tertinggi dibanding maskapai lain di Indonesia dan salah satu yang terbaik di Asia. Namun Ia mempertanyakan mengapa Sekarga dan APG sangat gencar melancarkan ancaman mogok. Karena itu Jerry mempertanyakan motif ancaman demi ancaman Sekarga dan APG.
Pendapatan pilot yunior di maskapai pelat merah ini pada tahun-tahun pertama, terang dia dapat menyentuh nominal Rp60 jutaan. Komponen pendapatan tersebut biasanya terdiri dari gaji plus tunjangan lain dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya masa kerja dan jam terbang.
Pundi-pundi pilot juga semakin menebal pada saat menjadi pilot senior. Seorang kapten senior di maskapai bintang lima seperti Garuda dapat memiliki penghasilan atau take home pay berkisar Rp 100 juta sampai Rp 150 juta.
Terpisah, Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Hengki Heriandono mengatakan, manajemen berkomitmen penuh dalam mendukung upaya pemberantasan terorisme. Perusahaan akan memberikan sanksi tegas jika ada karyawannya yang kedapatan mendukung aksi terorisme.
"Pada kesempatan ini, Garuda Indonesia juga menyampaikan komitmen dan dukungannya terhadap upaya seluruh pihak dalam upaya pemberantasan terorisme. Tentunya sekiranya ditemukan indikasi karyawan yang terlibat aktivitas tersebut, perusahaan akan memberikan sanksi tegas," jelas Hengki.
"Garuda Indonesia juga secara rutin melakukan screening berkala terhadap karyawan serta pilot dan awak kabin, khususnya mengenai hal-hal yang terkait dengan komitmen safety operasional penerbangan," pungkasnya.
Kasus yang sama juga diduga dilakukan oknum pilot pemilik akun facebook TSA yang hingga saat ini masih dalam investigasi manajemen Garuda. Anggota DPR Muslim Ayub menyesali kasus yang menimpa pilot Garuda. Pasalnya, sebagai ujung tombak maskapai penerbangan nasional seharusnya pilot memiliki sikap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pilot itu bisa dikatakan sebagai garda terdepan maskapai penerbangan. Seharusnya dapat memberikan kebanggaan terhadap perusahaan dan konsumennya," ujar Muslim di Gedung DPR/MPR, Senin (21/5/2018).
Pada bagian lain, Muslim mengapresiasi komitmen dan langkah manajemen Garuda Indonesia dalam mendukung upaya pemberantasan terorisme. Termasuk membersihkan kemungkinan masuknya paham radikalisme dalam tubuh pilot dan karyawan.
"Sudah menjadi tugas manajemen Garuda untuk memeriksa dugaan yang mengarah atau mendukung aksi terorisme. Sejauh mana keterlibatan oknum pilot tersebut, itu yang harus ditelusuri," ujar Muslim.
Kasus ini harus dijadikan momentum Garuda melakukan pengetatan screening terhadap sikap kebangsaan terhadap karyawan serta pilotnya. "Jika memang ditemukan indikasi kesalahan dengan bukti-bukti yang kuat, perusahaan harus memberikan sanksi tegas," ujar anggota Komisi III Fraksi PAN ini.
Muslim juga menyoroti ancaman mogok massal Serikat Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) jika dalam waktu sebulan pemegang saham belum juga merombak susunan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
"Saya dengar belum lama ini justru mengancam untuk melakukan mogok massal. Hal ini kan seharusnya tidak perlu dilakukan. Berikan pelayanan terbaik kepada konsumen, apalagi ini menjelang lebaran," beber Muslim.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir ikut merespons ancaman karyawan dan pilot Garuda Indonesia dengan menegaskan secara organisasi, karyawan dan pilot tidak ada urusan dengan struktur organisasi perusahaan maskapai pelat merah itu. "Persoalan nomenklatur di Garuda bukan urusan karyawan dan pilot, jadi enggak usah ikut campur," kata Inas.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie mengungkapkan, penghasilan pilot Garuda merupakan yang tertinggi dibanding maskapai lain di Indonesia dan salah satu yang terbaik di Asia. Namun Ia mempertanyakan mengapa Sekarga dan APG sangat gencar melancarkan ancaman mogok. Karena itu Jerry mempertanyakan motif ancaman demi ancaman Sekarga dan APG.
Pendapatan pilot yunior di maskapai pelat merah ini pada tahun-tahun pertama, terang dia dapat menyentuh nominal Rp60 jutaan. Komponen pendapatan tersebut biasanya terdiri dari gaji plus tunjangan lain dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya masa kerja dan jam terbang.
Pundi-pundi pilot juga semakin menebal pada saat menjadi pilot senior. Seorang kapten senior di maskapai bintang lima seperti Garuda dapat memiliki penghasilan atau take home pay berkisar Rp 100 juta sampai Rp 150 juta.
Terpisah, Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Hengki Heriandono mengatakan, manajemen berkomitmen penuh dalam mendukung upaya pemberantasan terorisme. Perusahaan akan memberikan sanksi tegas jika ada karyawannya yang kedapatan mendukung aksi terorisme.
"Pada kesempatan ini, Garuda Indonesia juga menyampaikan komitmen dan dukungannya terhadap upaya seluruh pihak dalam upaya pemberantasan terorisme. Tentunya sekiranya ditemukan indikasi karyawan yang terlibat aktivitas tersebut, perusahaan akan memberikan sanksi tegas," jelas Hengki.
"Garuda Indonesia juga secara rutin melakukan screening berkala terhadap karyawan serta pilot dan awak kabin, khususnya mengenai hal-hal yang terkait dengan komitmen safety operasional penerbangan," pungkasnya.
(akr)
