Penyelamatan AJB Bumiputera Harus Berpihak Pada Pemegang Polis

Rabu, 23 Mei 2018 - 18:19 WIB
Penyelamatan AJB Bumiputera...
Penyelamatan AJB Bumiputera Harus Berpihak Pada Pemegang Polis
A A A
JAKARTA - Krisis yang mendera AJB Bumiputera memang pelik dan sensitif, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara berhati-hati dengan mengutamakan prinsip-prinsip membantu kepentingan nasabah pemegang polis asuransi. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung penuh dengan langkah-langkah strategis pengamanan otoritas yaitu OJK.

“Kami ingin memberikan dukungan penuh. Upaya ini lebih kepada upaya penyelamatan yang struktural dan berpihak kepada kepentingan para pemegang polis,” kata Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait krisis AJB Bumiputera di Gedung Parlemen Senayan, Rabu (23/5/2018).

Legislator yang gigih membela kebijakan Presiden Jokowi itu mengapresiasi langkah-langkah strategis OJK supaya penyelamatan ini bisa tuntas sampai akhir. Dan ini, lanjut dia, perlu kita ingatkan kepada semua bahwa jangan sampai kemudian pengawasan kita terhadap OJK mengingat sifat pengawasan kita adalah pengawasan politik kemudian menimbulkan kegaduhan (noise) di masyarakat yang membawa implikasi dan dampak pada ketidakpercayaan.

“Saya berharap bahwa dinihilkan kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada pemegang polis. Saya juga ucapkan terima kasih bapak Ketua OJK menyampaikan bahwa AJB Bumiputera merupakan bagian dari aset bangsa di bidang keuangan,” katanya.

Mantan pegawai pajak Kemenkeu ini mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh aset bangsa yang merupakan simbol anak bangsa yang bergerak di bidang ekonomi sejak jaman penjajahan.

“Menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita semua untuk menjaga legacy para pendiri bangsa ini. Dan tugas kita dalam rangka menjaganya. Dalam rangka inilah kita ingin memberikan dukungan penuh,” jelas politisi muda Golkar ini.

Sebagai bentuk dukungan penuh, Misbakhun meminta OJK melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui kenapa bisa terjadi miss match pengelolaan asuransi. Hal ini supaya OJK selaku pemegang otoritas bisa masuk secara mendalam supaya tidak terulang di industri asuransi kita. Sebab, industri asuransi ini menjadi sebauh industri yang sangat kuat di Indonesia.

“Saya ingin itu dilakukan secara keseluruhan dan komprehensif dan tuntas oleh OJK. Kami di DPR akan memberikan dukungan sepenuhnya sepanjang langkah-langkah itu berpihak kepada pemegang polis,” tutupnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Drama Konflik AJB Bumiputera...
Drama Konflik AJB Bumiputera 1912 Berlanjut, Kali Ini Melibatkan MK
Nasabah AJB Bumiputera...
Nasabah AJB Bumiputera Gelar Aksi Desak Pembayaran Klaim Polis
Ditahan, Mantan Direktur...
Ditahan, Mantan Direktur Bumiputera Curhat Gudeg Bikinan Ibu Lebih Lezat dari Makanan Penjara
Kasus AJB Bumiputera,...
Kasus AJB Bumiputera, OJK Segera Periksa Tersangka Nurhasanah
Penyelesaian Kasus Bumiputera...
Penyelesaian Kasus Bumiputera Butuh Intervensi, Pengamat: Dagelan Tidak Lucu
Kondisi Bumiputera Dingatkan...
Kondisi Bumiputera Dingatkan Tetap Butuh Pengelola Statuter
Berita Terkini
Respons Purbaya soal...
Respons Purbaya soal Tren Sell Indonesia: Kita Tak Sedang Menuju Seperti 1998 Lagi
1 jam yang lalu
MNC Sekuritas & KSPM...
MNC Sekuritas & KSPM GI Universitas Pelita Bangsa Gelar Seminar Pasar Modal
1 jam yang lalu
Ukir Sejarah, BPS-PT...
Ukir Sejarah, BPS-PT Pos Indonesia Luncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026
3 jam yang lalu
K-SIGN KKP di Rote Ndao...
K-SIGN KKP di Rote Ndao NTT, RI Bersiap Swasembada Garam Industri
5 jam yang lalu
Diserbu 3.800 Pengunjung,...
Diserbu 3.800 Pengunjung, PINDEX 2026 Disambut Antusias
5 jam yang lalu
Purbaya Desak Seluruh...
Purbaya Desak Seluruh Transaksi di Pelabuhan Pakai Rupiah: Kalau Ada Dolar, Saya Hajar!
5 jam yang lalu
Infografis
5 Kombes Pol Pecah Bintang...
5 Kombes Pol Pecah Bintang Jadi Brigjen pada Akhir Februari 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved