BI Paparkan Pemanfaatan Big Data Bagi Bank Sentral
Jum'at, 27 Juli 2018 - 14:49 WIB
BI Paparkan Pemanfaatan Big Data Bagi Bank Sentral
A
A
A
JAKARTA - Pemanfaatan Big Data yang disertai kolaborasi lintas institusi, baik pemerintah, lembaga negara, akademisi maupun industri, dapat menghasilkan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan melalui analisis data yang lengkap, detail dan tepat waktu serta akurat. Termasuk terhadap kumpulan data yang tidak terstruktur, seperti teks dan gambar.
Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto, dalam Seminar Internasional “Building Pathways for Policy-Making with Big Data” di Bali. Seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerja sama dengan Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics-Bank for International Settlements (IFC/BIS) dihadiri oleh perwakilan bank sentral negara lain,statistic officers, kementerian, perbankan dan akademisi.
Erwin mengatakan, saat ini, dunia berada pada era revolusi digital, dengan aktivitas dan layanan digital yang telah menyentuh seluruh sendi kehidupan. Meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital tersebut telah menciptakan data yang berjumlah sangat besar, bervariasi dan dihasilkan secara sangat cepat (real time), atau yang dikenal sebagai Big Data.
"Data yang sangat besar tersebut menyimpan begitu banyak informasi dan pengetahuan yang apabila dapat diolah dengan tepat menggunakan Big Data analytics, dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat karena kecepatannya dalam memonitor aktivitas ekonomi," kata Erwin dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (27/7/2018).
Penerapan Big Data oleh otoritas atau lembaga negara termasuk bank sentral memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan yang strategis untuk merespon perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Menurut dia, Bank Indonesia memanfaatkan Big Data secara intensif sejak tahun 2015 dan saat ini telah menghasilkan berbagai indikator baru untuk mengisi kesenjangan informasi yang ada.
Bagi bank sentral, pengunaan Big Data memberikan manfaat untuk mendukung perumusan kebijakan di sektor moneter/makroekonomi serta sektor keuangan, khususnya untuk pemantauan dan asesmen risiko. Pemanfaatan Big Data oleh bank-bank sentral meningkat secara signifikan, dari 30% pada tahun 2015 menjadi hampir 60% pada tahun 2017.
Erwin juga menyampaikan bahwa terdapat 3 faktor kunci yang mendorong pemanfaatan Big Data secara luas, yaitu pertama, aktivitas sehari-hari terekam dalam format digital seiring dengan maraknya penggunaan e-commerce, teknologi finansial dan media sosial.
Kedua, perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan, dari berbasis data agregrat menuju data yang bersifat detail (granular) dan ketiga, adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan machine learning yang makin luas menggantikan tugas-tugas yang bersifat manual. "Upaya mengoptimalkan pemanfataan Big Data oleh otoritas pemangku kebijakan perlu didukung oleh akses terhadap sumber data," papar dia.
Namun, di sisi lain, aksesbilitas data terkadang berbenturan dengan aspek hukum dan kerahasiaan data. Oleh karena itu, bank sentral, kementerian/lembaga pemerintah secara bersama-sama perlu membangun mekanisme akses data yang dapat menjembatani kepentingan antara pemilik data dan kepentingan otoritas untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta produktif di era digital guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto, dalam Seminar Internasional “Building Pathways for Policy-Making with Big Data” di Bali. Seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerja sama dengan Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics-Bank for International Settlements (IFC/BIS) dihadiri oleh perwakilan bank sentral negara lain,statistic officers, kementerian, perbankan dan akademisi.
Erwin mengatakan, saat ini, dunia berada pada era revolusi digital, dengan aktivitas dan layanan digital yang telah menyentuh seluruh sendi kehidupan. Meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital tersebut telah menciptakan data yang berjumlah sangat besar, bervariasi dan dihasilkan secara sangat cepat (real time), atau yang dikenal sebagai Big Data.
"Data yang sangat besar tersebut menyimpan begitu banyak informasi dan pengetahuan yang apabila dapat diolah dengan tepat menggunakan Big Data analytics, dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat karena kecepatannya dalam memonitor aktivitas ekonomi," kata Erwin dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (27/7/2018).
Penerapan Big Data oleh otoritas atau lembaga negara termasuk bank sentral memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan yang strategis untuk merespon perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Menurut dia, Bank Indonesia memanfaatkan Big Data secara intensif sejak tahun 2015 dan saat ini telah menghasilkan berbagai indikator baru untuk mengisi kesenjangan informasi yang ada.
Bagi bank sentral, pengunaan Big Data memberikan manfaat untuk mendukung perumusan kebijakan di sektor moneter/makroekonomi serta sektor keuangan, khususnya untuk pemantauan dan asesmen risiko. Pemanfaatan Big Data oleh bank-bank sentral meningkat secara signifikan, dari 30% pada tahun 2015 menjadi hampir 60% pada tahun 2017.
Erwin juga menyampaikan bahwa terdapat 3 faktor kunci yang mendorong pemanfaatan Big Data secara luas, yaitu pertama, aktivitas sehari-hari terekam dalam format digital seiring dengan maraknya penggunaan e-commerce, teknologi finansial dan media sosial.
Kedua, perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan, dari berbasis data agregrat menuju data yang bersifat detail (granular) dan ketiga, adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan machine learning yang makin luas menggantikan tugas-tugas yang bersifat manual. "Upaya mengoptimalkan pemanfataan Big Data oleh otoritas pemangku kebijakan perlu didukung oleh akses terhadap sumber data," papar dia.
Namun, di sisi lain, aksesbilitas data terkadang berbenturan dengan aspek hukum dan kerahasiaan data. Oleh karena itu, bank sentral, kementerian/lembaga pemerintah secara bersama-sama perlu membangun mekanisme akses data yang dapat menjembatani kepentingan antara pemilik data dan kepentingan otoritas untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta produktif di era digital guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
(akr)
Lihat Juga :
