Wakil Ketua Komisi VI DPR: Asumsi di Sektor Energi Realistis

JAKARTA - Pada tahun 2019, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp156,6 triliun, lebih rendah jika dibandingkan anggaran subsidi tahun 2018 yang sebesar Rp163,5 triliun. Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto mengatakan bahwa asumsi di sektor energi yang ditetapkan pemerintah cukup kredibel dan realistis.

"Semua sesuai dengan kondisi serta perkembangan yang terjadi, baik di global maupun di dalam negeri," tegasnya di Jakarta, Selasa (22/8/2018).

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 disebutkan bahwa anggaran subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi BBM dan elpiji gas 3 kilogram (kg) sebesar Rp100,1 triliun, Sedangkan sisanya sebesar Rp56,5 triliun dialokasikan untuk subsidi listrik.

Untuk subsidi BBM menggunakan prinsip perbaikan penyaluran untuk ketepatan sasaran. Subsidi BBM dialokasikan untuk solar sebesar Rp2.000 per liter, dengan kuota volume sebanyak 14,5 juta kiloliter (KL), juga untuk minyak tanah 610.000 KL, dan elpiji 3 kg untuk 6.978 juta kg.

Subsidi listrik diperuntukkan bagi pelanggan 450 VA dan sebagian 900 VA. Selain itu juga untuk peningkatan rasio elektrifikasi serta peningkatan penggunaan energi terbarukan.

"Subsidi energi ini tidak akan memberatkan BUMN seperti Pertamina dan PLN selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan tugas dalam hal ini public service obligation (PSO)," imbuh Dito.