Budi Karya Berikhtiar Kurangi Tumpahan Minyak di Laut
Jum'at, 30 November 2018 - 04:41 WIB
Budi Karya Berikhtiar Kurangi Tumpahan Minyak di Laut
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, berikhtiar mengurangi tumpahan minyak di laut. Budi pun meminta kepada semua pihak yang melakukan kegiatan operasional kapal, kegiatan kepelabuhanan, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas untuk berkomitmen menjaga lingkungan perairan Indonesia dari pencemaran, khususnya tumpahan minyak di laut.
"Kita tahu masalah pencemaran lingkungan perairan banyak terjadi di negara kita. Karenanya kita harus waspada dengan kemungkinan hal ini terjadi lagi. Dengan adanya komitmen bersama dari seluruh stakeholder terkait untuk terus menerus menjaga lingkungan perairan kita. Diharapkan kejadian tumpahnya minyak di laut seperti terjadi di Balikpapan beberapa waktu lalu, tidak terjadi lagi," ujar Menhub dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Budi Karya mengatakan, komitmen tersebut dijaga dengan cara mematuhi regulasi-regulasi yang telah ditetapkan dalam rangka melakukan perlindungan lingkungan maritim Indonesia. Dengan adanya regulasi yang sudah diatur, ia menegaskan agar semua stakeholder yang melakukan kegiatan kepelabuhanan seperti operator kapal, operator kegiatan kepelabuhanan dan bangunan lepas pantai harus dilengkapi peralatan penganggulangan tumpahan minyak.
Perlindungan lingkungan maritim di Indonesia sudah diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
Saat ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama dengan Pusat Komando dan Pengendali Nasional, operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan di laut juga telah menyusun Nation Oil Spill Contingency Plan atau Prosedur Tetap Penanggulangan Pencemaran Nasional guna mengurangi dampak dari semua tumpahan minyak terhadap lingkungan. Dengan menetapkan standar khusus untuk cadangan peralatan tumpahan minyak serta menetapkan kerangka waktu untuk merespon apa bila terjadi peristiwa tumpahan minyak.
Selain membuat dan meningkatkan pengawasan melalui pembuatan regulasi, Menhub juga meminta untuk memperkuat komunitas-komunitas yang memiliki perhatian tentang lingkungan. "Tanpa penguatan komunitas yang concern tentang lingkungan, perhatian terhadap isu ini akan kurang berdaya," ujarnya.
"Kita tahu masalah pencemaran lingkungan perairan banyak terjadi di negara kita. Karenanya kita harus waspada dengan kemungkinan hal ini terjadi lagi. Dengan adanya komitmen bersama dari seluruh stakeholder terkait untuk terus menerus menjaga lingkungan perairan kita. Diharapkan kejadian tumpahnya minyak di laut seperti terjadi di Balikpapan beberapa waktu lalu, tidak terjadi lagi," ujar Menhub dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Budi Karya mengatakan, komitmen tersebut dijaga dengan cara mematuhi regulasi-regulasi yang telah ditetapkan dalam rangka melakukan perlindungan lingkungan maritim Indonesia. Dengan adanya regulasi yang sudah diatur, ia menegaskan agar semua stakeholder yang melakukan kegiatan kepelabuhanan seperti operator kapal, operator kegiatan kepelabuhanan dan bangunan lepas pantai harus dilengkapi peralatan penganggulangan tumpahan minyak.
Perlindungan lingkungan maritim di Indonesia sudah diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
Saat ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama dengan Pusat Komando dan Pengendali Nasional, operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan di laut juga telah menyusun Nation Oil Spill Contingency Plan atau Prosedur Tetap Penanggulangan Pencemaran Nasional guna mengurangi dampak dari semua tumpahan minyak terhadap lingkungan. Dengan menetapkan standar khusus untuk cadangan peralatan tumpahan minyak serta menetapkan kerangka waktu untuk merespon apa bila terjadi peristiwa tumpahan minyak.
Selain membuat dan meningkatkan pengawasan melalui pembuatan regulasi, Menhub juga meminta untuk memperkuat komunitas-komunitas yang memiliki perhatian tentang lingkungan. "Tanpa penguatan komunitas yang concern tentang lingkungan, perhatian terhadap isu ini akan kurang berdaya," ujarnya.
(ven)
