Menkeu Temukan Peserta Ganda di Jaminan Kesehatan Capai 5,4 Juta Jiwa
Kamis, 06 Desember 2018 - 17:59 WIB
Menkeu Temukan Peserta Ganda di Jaminan Kesehatan Capai 5,4 Juta Jiwa
A
A
A
NUSA DUA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu diperbaiki. Sebab selama ini ada 5,4 juta peserta JKN dalam BPJS Kesehatan dengan nomor induk kepesertaan (NIK) yang sama alias ganda.
Sri Mulyani mengatakan, temuan ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Berdasarkan hasil review BPKP, terdapat indikasi data kepesertaan ganda sebanyak 5,4 juta jiwa peserta dengan NIK yang sama," jelasnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018).
Selain itu, temuan BPKP lain menyebutkan bahwa masih ada peserta PBI yang tidak terdapat dalam basis terpadu (BDT), sementara di sisi lain terdapat masyarakat miskin yang terdapat dalam BDT. Namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.
"Rekomendasi kebijakan, mengeluarkan peserta PBI yang tidak masuk dalam BDT, melakukan cleansing data kepesertaan ganda dan mendaftarkan masyarakat yang terdapat di BDT yang berhak, namun belum menjadi peserta PBI," katanya.
Sementara terkait defisit BPJS Kesehatan, pemerintah kembali mencairkan dana talangan tahap kedua sebesar Rp5,2 triliun. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap, yaitu di awal dan akhir Desember 2018. "Kemarin sudah dicairkan Rp3 triliun. Sedangkan yang Rp 2,2 triliun akan kami cairkan sebelum akhir tahun ini," tandasnya.
Sri Mulyani mengatakan, temuan ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Berdasarkan hasil review BPKP, terdapat indikasi data kepesertaan ganda sebanyak 5,4 juta jiwa peserta dengan NIK yang sama," jelasnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018).
Selain itu, temuan BPKP lain menyebutkan bahwa masih ada peserta PBI yang tidak terdapat dalam basis terpadu (BDT), sementara di sisi lain terdapat masyarakat miskin yang terdapat dalam BDT. Namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.
"Rekomendasi kebijakan, mengeluarkan peserta PBI yang tidak masuk dalam BDT, melakukan cleansing data kepesertaan ganda dan mendaftarkan masyarakat yang terdapat di BDT yang berhak, namun belum menjadi peserta PBI," katanya.
Sementara terkait defisit BPJS Kesehatan, pemerintah kembali mencairkan dana talangan tahap kedua sebesar Rp5,2 triliun. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap, yaitu di awal dan akhir Desember 2018. "Kemarin sudah dicairkan Rp3 triliun. Sedangkan yang Rp 2,2 triliun akan kami cairkan sebelum akhir tahun ini," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
