NPF Mesti 1%, Realisasi Kredit Kendaraan Tanpa DP Perlu Waktu
Selasa, 22 Januari 2019 - 17:34 WIB
NPF Mesti 1%, Realisasi Kredit Kendaraan Tanpa DP Perlu Waktu
A
A
A
BANDUNG - Wacana memberlakukan down payment (DP) 0% untuk kepemilikan kendaraan bermotor belum bisa serta merta diberlakukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, banyak persyaratan yang mesti dipenuhi, baik konsumen atau lembaga pembiayaan.
Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, tidak semua lembaga pembiayaan bisa memberlakukan DP (uang muka) 0% untuk pembelian kendaraan. Fasilitas tersebut hanya bisa digunakan oleh lembaga pembiayaan yang sehat atau NPF-nya (rasio pembiayaan bermasalah) di bawah 1%.
"NPF lembaga pembiayaan harus di bawah 1%. Kalau belum, tidak bisa. Ini adakah insentif agar kinerjanya lebih bagus lagi," kata Wimboh di Bandung, Selasa (22/1/2019).
Dengan kata lain, lembaga pembiayaan harus bisa memperbaiki dulu kondisi NPF-nya, sehingga baru bisa memberikan fasilitas DP 0%. Dia mengakui, aturan DP 0% pun tidak mudah dilakukan dalam waktu dekat mengingat banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.
"Jadi enggak bisa diberlakukan dalam waktu dekat. Kan banyak persyaratan yang harus dipenuhi," katanya.
Ketika ditanya adanya polemik di perusahaaan lembaga pembiayaan atas wacana tersebut, Wimboh mengaku bila DP 0% ini pun hanyalah opsi, sehingga lembaga pembiayaan tidak diwajibkan untuk menjalankannya.
"Ini opsi, bukan harus. Jadi bisa iya, bisa tidak. Jadi ada syaratnya," imbuh dia.
Sementara, Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Jimmy, mengatakan rencana diberlakukannya DP 0% untuk kendaraan diharapkan bisa menstimulus industri di Indonesia.
Namun, kata dia, harus dilihat regulasinya, karena pasti tidak bisa langsung diterapkan. Karena lembaga finance yang bisa melakukan adalah dengan NPF dibawah 1%.
"Kalau peraturan sudah keluar, baru kami bisa melihat dampaknya. Sekarang kami belum bisa mengukur," imbuh dia.
Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, tidak semua lembaga pembiayaan bisa memberlakukan DP (uang muka) 0% untuk pembelian kendaraan. Fasilitas tersebut hanya bisa digunakan oleh lembaga pembiayaan yang sehat atau NPF-nya (rasio pembiayaan bermasalah) di bawah 1%.
"NPF lembaga pembiayaan harus di bawah 1%. Kalau belum, tidak bisa. Ini adakah insentif agar kinerjanya lebih bagus lagi," kata Wimboh di Bandung, Selasa (22/1/2019).
Dengan kata lain, lembaga pembiayaan harus bisa memperbaiki dulu kondisi NPF-nya, sehingga baru bisa memberikan fasilitas DP 0%. Dia mengakui, aturan DP 0% pun tidak mudah dilakukan dalam waktu dekat mengingat banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.
"Jadi enggak bisa diberlakukan dalam waktu dekat. Kan banyak persyaratan yang harus dipenuhi," katanya.
Ketika ditanya adanya polemik di perusahaaan lembaga pembiayaan atas wacana tersebut, Wimboh mengaku bila DP 0% ini pun hanyalah opsi, sehingga lembaga pembiayaan tidak diwajibkan untuk menjalankannya.
"Ini opsi, bukan harus. Jadi bisa iya, bisa tidak. Jadi ada syaratnya," imbuh dia.
Sementara, Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Jimmy, mengatakan rencana diberlakukannya DP 0% untuk kendaraan diharapkan bisa menstimulus industri di Indonesia.
Namun, kata dia, harus dilihat regulasinya, karena pasti tidak bisa langsung diterapkan. Karena lembaga finance yang bisa melakukan adalah dengan NPF dibawah 1%.
"Kalau peraturan sudah keluar, baru kami bisa melihat dampaknya. Sekarang kami belum bisa mengukur," imbuh dia.
(ven)
Lihat Juga :
