Rencana Potong Anggaran DPR, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengomentari seputar rencana pemotongan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menurutnya masih belum diputuskan. Pasalnya, pemotongan anggaran ini masih dalam pagu indikatif dan belum disetjui.

"Kan ini masih semuanya pagu indikatif, tapi nanti belum dinotakan lagi," ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Lanjutnya, mengenai pemontongan anggaran belanja negara masih dibahas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Dalam hal ini, pemerintah akan mendiskusikan kembali dengan DPR. "Enggak ada, orang belum ada APBN-nya, kan sedang dibahas," jelasnya.

Sebagai informasi, asumsi dasar makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2020 telah disepakati pemerintah bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal itu diputuskan berdasarkan pandangan masing-masing fraksi setelah melakukan rapat kerja dengan pemerintah.

Asumsi makro untuk RAPBN 2020 disepakati, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,5%. Kemudian inflasi diperkirakan 2%-4%. Kemudian tingkat bunga SPN 3 bulan disepakati sebesar 5%-5,3%. Serta nilai tukar Rupiah menjadi Rp14.000- Rp14.500 per USD.

Sedangkan tingkat pengangguran di perkirakan menjadi 4,8%-5% pada tahun 2020. Lalu tingkat kemiskinan ditargetkan 8,5% hingga 9%. Kemudian, rasio gini ditargetkan 0,375-0,380 pada tahun depan. Indeks pembangunan manusia ditargetkan 72,51.