Rencana Perombakan Direksi Oleh BUMN Disarankan Sentuh Garuda
Rabu, 17 Juli 2019 - 20:23 WIB
Rencana Perombakan Direksi Oleh BUMN Disarankan Sentuh Garuda
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Ekonomi dari INDEF Bhima Yudhistira menanggapi rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak direksi-direksi BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Bhima menilai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satu BUMN yang direksinya harus mengalami perobakan.
“Memang harus ada yang bertanggung jawab terhadap kondisi kinerja di Garuda Indonesia. Kemarin Garuda Indonesia, laporan keuangannya bermasalah,” ujar Bhima saat dihubungi Rabu (17/7/2019).
Lebih lanjut Ia berharap, perombakan direksi BUMN ini tidak berdasarkan pertimbangan politik tapi harus berbasiskan kinerja. Menurutnya, BUMN-BUMN yang memiliki kinerja kurang baik butuh perombakan direksi. “BUMN yang harusnya layak untuk dirombak justru malah tidak dirombak. Justru RUPSLB malah ke BUMN lainnya. Kan itu jadi aneh jadi kontradiksi,” paparnya.
Terkait perombakan direksi Garuda, Bhima menilai kasus manipulasi laporan keuangan menjadi alasan kuat bagi Kementerian BUMN untuk merombak jajaran direksi Garuda. Bahkan menurutnya kasus manipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia ini seharusnya kasus ini sudah masuk ke ranah pidana karena berpotensi merugikan negara.
“Iya kan ini sama pihak Garuda dan Kementerian BUMN dianggap bukan masalah. Tapi kan penyelidikan dari OJK dan Kementerian Keuangan menemukan bahwa ini memang manipulasi keuangan,” ujar Bhima
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam A Putro mengatakan, Kementerian BUMN telah meminta kepada para BUMN untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Ada dua agenda yang diminta dalam RUPS, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.
“Memang harus ada yang bertanggung jawab terhadap kondisi kinerja di Garuda Indonesia. Kemarin Garuda Indonesia, laporan keuangannya bermasalah,” ujar Bhima saat dihubungi Rabu (17/7/2019).
Lebih lanjut Ia berharap, perombakan direksi BUMN ini tidak berdasarkan pertimbangan politik tapi harus berbasiskan kinerja. Menurutnya, BUMN-BUMN yang memiliki kinerja kurang baik butuh perombakan direksi. “BUMN yang harusnya layak untuk dirombak justru malah tidak dirombak. Justru RUPSLB malah ke BUMN lainnya. Kan itu jadi aneh jadi kontradiksi,” paparnya.
Terkait perombakan direksi Garuda, Bhima menilai kasus manipulasi laporan keuangan menjadi alasan kuat bagi Kementerian BUMN untuk merombak jajaran direksi Garuda. Bahkan menurutnya kasus manipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia ini seharusnya kasus ini sudah masuk ke ranah pidana karena berpotensi merugikan negara.
“Iya kan ini sama pihak Garuda dan Kementerian BUMN dianggap bukan masalah. Tapi kan penyelidikan dari OJK dan Kementerian Keuangan menemukan bahwa ini memang manipulasi keuangan,” ujar Bhima
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam A Putro mengatakan, Kementerian BUMN telah meminta kepada para BUMN untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Ada dua agenda yang diminta dalam RUPS, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.
(akr)
Lihat Juga :
