Optimalkan Potensi Perikanan, Kebijakan Pemerintah Harus Pro Maritim

JAKARTA - Potensi perikanan Indonesia sangat besar karena tiga perempat wilayahnya berupa lautan dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sayangnya, potensi yang ada belum tergarap dengan maksimal. Indonesia bahkan kalah dari Vietnam dalam memaksimalkan potensi perikanan, walaupun laut Indonesia jauh lebih luas.

Ketua Umum Keluarga Alumni Perikanan Universitas Diponegoro (Kerapu) Abdul Kadir Karding mengatakan, Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo telah mencanangkan sebagai poros maritim dunia. "Artinya bagi kita di perikanan dan kelautan itu menjadi tantangan dan potensi kita untuk mengelola potensi besar ini menjadi suatu kekuatan," ujar Karding dalam diskusi bertajuk Saatnya Mengelola Sumberdaya Perikanan Secara Berkelanjutan dan Berkearifan di Jakarta, Sabtu (27/7/2019).

Dikatakan Karding, kebutuhan konsumsi nutrisi berprotein tinggi di dunia semakin meningkat sementara konsumsi daging merah ada kecenderungan menurun karena setiap negara ingin memiliki sumber daya manusia yang unggul. "Konsumsi daging putih luar biasa. Ini dari sisi bisnis menjadi peluang, dari sisi kesempatan kerja juga tinggi," tuturnya.

Sayangnya, kecenderungan naiknya konsumsi ikan ini ada efek samping yakni masyarakat melakukan pengelolaan yang tidak terukur. Akibatnya, stok sumber daya perikanan berkurang. Ditambah lagi karena perubahan iklim dunia sumber daya perinkanan dunia mengalami penurunan. Karena itu, dibutuhkan gerakan berkelanjutan agar ketersediaan ikan tetap terjaga dengan baik. "Kita boleh memanfaatkan secara ekonomi potensi perikanan ini, tapi harus juga dijamin kebutuhan perikanan. Apalagi seiring masuknya teknologi, jangan sampai potensi dimanfaatkan secara membabi buta," paparnya.

Anggota Fraksi PKB DPR RI ini menambahkan, di era pemerintahan Jokowi, investasi yang dicanangkan harus membuka lapangan kerja. "Karena tujuan pembangunan kan harus menyejahterakan. Jadi kita perlu menjamin memanfaatkan yang ada, tapi juga menjamin kebutuhan sumber daya perikanan bagi generasi yang akan datang juga kebutuhann sumber daya perikanan. Ini perlu disosialissakan," katanya.

Dalam konteks pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan, ada tiga hal yang harus diperhatikan yakni pertama ekologi. Pengelolaan perikanan harus memperhatikan daya dukung lingkungan, mencegah pencemaran dan penyakit. "Ini pekerjaan rumah kita bagaimana membuat kebijakan yang ramah lingkungan dan metode perikanan secara baik," katanya.

Kedua yakni sektor ekonomi, yakni bagaimana kemanfaatan ekonomi harus bisa membangun kesejahteraan, paling tidak di tingkat petani, nelayan atau pelaku perikanan lainnya. "Kalau cuma dikuasai asing saja, itu tidak membuka lapangan kerja," tuturnya.

Hal ketiga yang harus diperhatikan dalam pengelolaan potensi perikanan yakni faktor budaya dengan menjaga kearifan lokal. "Ini ketiganya harus sinergi. Kalau sekarang ini kita hanya fokus ekologi, tapi rakyat susah makan. Jadi ekologi kita jaga, tapi tambak harus berkembang. Potensi perikanan kalau dikelola dengan baik, menjadi potensi ekonomi yang besar bagi bangsa kita," katanya.

Saat ini, kata Karding, problem koordinasi antarsektor masih parah karena ego sektoral masih tinggi. "Harus ada kolaborasi dan kerja sama antarsektor. Dan harus ada political will dalam memudahkan, memfasilitasi dan melindungi. Di penangkapan, budidaya, dan industri, saya kira Indonesia akan maju. Kita harus dorong kebijakan yang promaritim kalau mau perikanan di Indonesia ini berkembang," urainya.

Karding juga mengatakan bahwa Keluarga Alumni Perikanan Undip (Kerapu) siap berkontribusi nyata bagi kemajuan sektor perikanan nasional. " Ada lebih dari 7.000 alumni perikanan Undip yang tersebar di Indonesia dan aktif dalam berbagai latar belakang bidang, termasuk sebagian besar dalam sektor perikanan," katanya.

Sementara itu, Didik, pengusaha industri pengolahan patin nasional yang juga turut hadir dalam diskusi tersebut, mengatakan, ke depan industri pengolahan harus diperkuat. Menurutnya, industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan devisa ekspor. Untuk itu, ia meminta pemerintah fokus dalam menjamin efisiensi produksi, suplai produk di hulu, iklim usaha dan investasi yang kondusif, dan meningkatkan daya saing produk.

"Intinya pelaku usaha jangan dibiarkan berperan sendiri. Pemerintah sebagai regulator harus mengeluarkan kebijakan yang benar-benar menyentuh hal-hal mendasar dan kebutuhan pelaku usaha," katanya.