Skenario Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Versi Bappenas
Selasa, 10 September 2019 - 17:48 WIB
Skenario Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Versi Bappenas
A
A
A
JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas memprediksi bahwa pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan meningkatkan arus perdagangan lebih dari 50% di kawasan Indonesia. Hal ini berdasarkan studi jika ibu kota negara dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas bagus dengan provinsi lainnya, maka perdagangan antar provinsi akan menjadi lancar.
"Pemindahan ibu kota ini akan mendorong perdagangan dalam provinsi ibukota tersebut, serta perdagangan antar provinsi yang mencakup dari Jawa ke pulau-pulau lain maupun perdagangan antar pulau di luar Jawa," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Jakarta, Selasa(10/9/2019).
Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Bappenas memiliki dua skenario untuk populasi terencana dan kebutuhan tanah di ibu kota baru. Untuk skenario pertama, Bappenas mencatat kebutuhan tanah adalah sebesar 40.000 Ha dengan total populasi yang dipindahkan sebesar 1,5 juta orang. Skenario ini mencatat kebutuhan dana sebesar Rp446 triliun.
"Populasi ini terdiri dari 195.550 anggota badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 25.660 anggota TNI/Polri, kemudian sebanyak 884.840 anggota keluarga dari badan dan lembaga-lembaga tersebut jika diasumsikan setiap pegawai memiliki 4 orang anggota keluarga, dan 393.950 agen ekonomi. Skenario I ini masih belum menggunakan sizing policy yang tepat," papar Rudy.
Sementara itu, Bappenas juga menyediakan skenario II dimana dalam skenario ini dikenakan sizing policy yang tepat. Rudi melanjutkan, "dalam skenario ini, hanya ada sebesar 111.510 anggota lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 25.660 anggota TNI/Polri, 480.224 orang anggota keluarga dari anggota lembaga-lembaga tersebut dengan estimasi 4 anggota keluarga per orangnya, dan sebanyak 184.150 orang agen ekonomi."
Dengan skenario II, maka total populasi terencana adalah sebesar 870,000 orang dan luas tanah yang diperlukan berkurang hingga menjadi 30.000 Ha. Dana yang diperlukan pun terpangkas hingga menjadi Rp323 triliun.
"Kami juga akan mengembangkan sistem perkotaan nasional, dimana kami akan membentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk mendorong perekonomiannya," tutur Rudy.
Rudy menjelaskan bahwa PKN akan berfungsi sebagai simpul utama aktivitas ekspor-impor, sebagai pusat aktivitas industri dan jasa di skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi. PKN ini juga berfungsi sebagai transportasi skala nasional dan port hub internasional.
"Sementara itu, PKW akan berfungsi sebagai simpul kedua untuk aktivitas ekspor impor yang mendukung PKN, serta sebagai pusat aktivitas industri dan jasa serta transportasi yang melayani skala provinsi atau di beberapa distrik. PKW ini juga akan ada di daerah pesisir untuk mendukung ekonomi kelautan nasional," pungkasnya.
"Pemindahan ibu kota ini akan mendorong perdagangan dalam provinsi ibukota tersebut, serta perdagangan antar provinsi yang mencakup dari Jawa ke pulau-pulau lain maupun perdagangan antar pulau di luar Jawa," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Jakarta, Selasa(10/9/2019).
Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Bappenas memiliki dua skenario untuk populasi terencana dan kebutuhan tanah di ibu kota baru. Untuk skenario pertama, Bappenas mencatat kebutuhan tanah adalah sebesar 40.000 Ha dengan total populasi yang dipindahkan sebesar 1,5 juta orang. Skenario ini mencatat kebutuhan dana sebesar Rp446 triliun.
"Populasi ini terdiri dari 195.550 anggota badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 25.660 anggota TNI/Polri, kemudian sebanyak 884.840 anggota keluarga dari badan dan lembaga-lembaga tersebut jika diasumsikan setiap pegawai memiliki 4 orang anggota keluarga, dan 393.950 agen ekonomi. Skenario I ini masih belum menggunakan sizing policy yang tepat," papar Rudy.
Sementara itu, Bappenas juga menyediakan skenario II dimana dalam skenario ini dikenakan sizing policy yang tepat. Rudi melanjutkan, "dalam skenario ini, hanya ada sebesar 111.510 anggota lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 25.660 anggota TNI/Polri, 480.224 orang anggota keluarga dari anggota lembaga-lembaga tersebut dengan estimasi 4 anggota keluarga per orangnya, dan sebanyak 184.150 orang agen ekonomi."
Dengan skenario II, maka total populasi terencana adalah sebesar 870,000 orang dan luas tanah yang diperlukan berkurang hingga menjadi 30.000 Ha. Dana yang diperlukan pun terpangkas hingga menjadi Rp323 triliun.
"Kami juga akan mengembangkan sistem perkotaan nasional, dimana kami akan membentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk mendorong perekonomiannya," tutur Rudy.
Rudy menjelaskan bahwa PKN akan berfungsi sebagai simpul utama aktivitas ekspor-impor, sebagai pusat aktivitas industri dan jasa di skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi. PKN ini juga berfungsi sebagai transportasi skala nasional dan port hub internasional.
"Sementara itu, PKW akan berfungsi sebagai simpul kedua untuk aktivitas ekspor impor yang mendukung PKN, serta sebagai pusat aktivitas industri dan jasa serta transportasi yang melayani skala provinsi atau di beberapa distrik. PKW ini juga akan ada di daerah pesisir untuk mendukung ekonomi kelautan nasional," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
