Menhub Budi Karya Paparkan Skema Transportasi di Ibu Kota Baru

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memaparkan, konektivitas dan aksesibilitas di Ibo Kota baru akan sangat mengandalkan transportasi publik atau massal. Seperti diketahui rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Paser Penajam Utara di Kaltim tengah digodok.

“Dimanapun ibukotanya, untuk melayani konektivitas dan aksesbilitas, transportasi publik/massal seperti darat dan kereta api mutlak harus dibangun. Itu sangat dibutuhkan masyarakat,” jelas Menhub Budi Karya di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

(Baca Juga: Berhadiah Rp2 Miliar, Sayembara Desain Ibu Kota Baru DigelarSambung dia menjelaskan, bahwa Kota yang memiliki daya tarik adalah kota yang mempunyai konektivitas dan aksesibilitas baik. “Konektivitas dan aksesibilitas bisa diwujudkan dengan membangun MRT, LRT, Kereta Api dan Bus Listrik. Itu akan sangat memudahkan pergerakan masyarakat,” jelasnya.

Diterangkan olehnya Kemenhub menargetkan beberapa aspek yang harus dipenuhi di Ibu Kota Baru, seperti optimalisasi waktu tempuh penggunaan transportasi massal di Ibu Kota Baru. “Kami menargetkan perjalanan 20 KM, maksimal dapat ditempuh selama 30 menit dan 80% masyarakat, maksimal berjalan kaki 10 menit untuk menuju transportasi umum,” ungkapnya.

Dalam rencana membangun infrastruktur transportasi di Ibu Kota Baru, Kemenhub mempunyai konsep “Smart City, Smart Mobility”. Konsep tersebut mendorong orang untuk menggunakan transportasi massal, berjalan kaki dan bersepeda dengan fasilitas yang people dan eco friendly.

Lebih lanjut Menhub Budi menyatakan, bahwa 75% angkutan umum yang akan dibuat berbasis listrik dan berbahan bakar ramah lingkungan. Selain itu Kemenhub menargetkan pada jam sibuk, masyarakat bisa menggunakan transportasi umum dan meninggalkan mobil pribadi.

Dengan adanya dialog nasional ini Menhub Budi berharap dapat memberikan saran dan ide kepada Pemerintah dalam pemindahan ibu kota. Sementara pemerintah melalui Kementerian PUPR mulai hari ini hingga 18 Oktober 2019 membuka sayembara desain wilayah Ibu Kota baru.

Sayembara tersebut dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan Timur. "Saya pikir dialog yang banyak dengan warga, media, tokoh masyarakat ini bagus memperkaya eksekusi kita dengan suatu eksekusi yang lebih sesuai dengan harapan kita," tuturnya.