Masih Dimatangkan, Blue Bond Ditargetkan Terbit Tahun Depan
Masih Dimatangkan, Blue Bond Ditargetkan Terbit Tahun Depan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemerintah tengah mematangkan konsep penerbitan blue bond. Mirip seperti surat utang berwawasan lingkungan atau green bond, blue bond adalah surat utang yang
berwawasan kelautan.
Sesuai namanya, peruntukan surat utang tersebut adalah untuk mencapai pembangunan kelautan Indonesia yang berkelanjutan. Penerbitan blue bond yang sudah dikaji sejak akhir tahun 2018 itu ditargetkan bisa terbit di tahun 2020.
Pembangunan kelautan Indonesia yang berkelanjutan merupakan salah satu dari 17 tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) hingga 2030.
"Mudah-mudahan tahun depan bisa (diterbitkan), tapi programnya benar-benar harus dipersiapkan," ujar Bambang di SDGs Annual Conference 2019 terkait Laut Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Bambang menegaskan, berbeda dengan surat utang negara biasanya yang diterbitkan untuk menutup defisit APBN, blue bond spesifik program dan jelas targetnya. Program dan target yang jelas itu, lanjut Bambang, diperlukan untuk meyakinkan investor.
"Investor bakal melihat keseriusan pemerintah dalam penggunaan dana tersebut melalui kejelasan program di lingkungan kelautan. Misalnya program mangrove, itu harus jelas berapa hektare, apa tanam baru atau rehabilitasi, apa ke daerah yang membutuhkan mangrove, terutama yang rawan bencana? Terus bisa juga untuk rehabilitasi terumbu karang, bisa juga untuk penguatan sisi perikanannya sendiri. Jadi programnya harus sangat jelas," papar Bambang.
Dia menambahkan, pemerintah akan mengambil peran penuh dalam penerbitan blue bond ini. Nantinya, kata dia, tidak perlu regulasi baru dalam penerbitan surat utang tersebut, hanya perlu mengikuti aturan yang berlaku dalam penerbitan surat utang.
"Bappenas sendiri mengambil peran dalam menyiapkan konsep program yang akan didanai blue bond. Tentu ini akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya," tandasnya.
berwawasan kelautan.
Sesuai namanya, peruntukan surat utang tersebut adalah untuk mencapai pembangunan kelautan Indonesia yang berkelanjutan. Penerbitan blue bond yang sudah dikaji sejak akhir tahun 2018 itu ditargetkan bisa terbit di tahun 2020.
Pembangunan kelautan Indonesia yang berkelanjutan merupakan salah satu dari 17 tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) hingga 2030.
"Mudah-mudahan tahun depan bisa (diterbitkan), tapi programnya benar-benar harus dipersiapkan," ujar Bambang di SDGs Annual Conference 2019 terkait Laut Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Bambang menegaskan, berbeda dengan surat utang negara biasanya yang diterbitkan untuk menutup defisit APBN, blue bond spesifik program dan jelas targetnya. Program dan target yang jelas itu, lanjut Bambang, diperlukan untuk meyakinkan investor.
"Investor bakal melihat keseriusan pemerintah dalam penggunaan dana tersebut melalui kejelasan program di lingkungan kelautan. Misalnya program mangrove, itu harus jelas berapa hektare, apa tanam baru atau rehabilitasi, apa ke daerah yang membutuhkan mangrove, terutama yang rawan bencana? Terus bisa juga untuk rehabilitasi terumbu karang, bisa juga untuk penguatan sisi perikanannya sendiri. Jadi programnya harus sangat jelas," papar Bambang.
Dia menambahkan, pemerintah akan mengambil peran penuh dalam penerbitan blue bond ini. Nantinya, kata dia, tidak perlu regulasi baru dalam penerbitan surat utang tersebut, hanya perlu mengikuti aturan yang berlaku dalam penerbitan surat utang.
"Bappenas sendiri mengambil peran dalam menyiapkan konsep program yang akan didanai blue bond. Tentu ini akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya," tandasnya.
(fjo)
Explore More