Pembangunan Pembangkit Lambat, Pendapatan Per Kapita Sulit Melesat
Pembangunan Pembangkit Lambat, Pendapatan Per Kapita Sulit Melesat
A
A
A
JAKARTA - Pertumbuhan konsumsi listrik ternyata sangat berpengaruh pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Pertumbuhan konsumsi listrik yang mendatar (flat) umumnya juga terefleksi pada relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan ThorCon International, Pte., Ltd., Bob S Effendi pada acara "Indonesia Power Generation Convention & Exhibition 2019" yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, hari ini.
Dalam paparannya, Bob mencontohkan Indonesia yang tingkat konsumsi listriknya mendatar mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negara ini juga tidak naik secara signifikan. Sementara, China dan Malaysia yang konsumsi listriknya naik tinggi menunjukkan pertumbuhan PDB yang juga naik dan tumbuh signifikan. Bahkan, PDB Korea Selatan sejak pertumbuhan konsumsi listriknya naik secara signifikan sekitar tahun 1985, meroket naik jauh meninggalkan negara lainnya.
"Banyak yang tidak menyadari bahwa Indonesia telah tertinggal jauh dari negara-negara lain yang pada tahun 1960-an memiliki pendapatan per kapita di bawah kita, seperti Korea Selatan, China dan Malaysia," ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (27/11/2019).
Dia menjelaskan, salah satu faktor penting mengapa pertumbuhan konsumsi listrik Korea Selatan meroket naik adalah karena tingkat konsumsi listrik di Negeri Ginseng itu tidak mengandalkan konsumsi listrik rumah tangga sebagai yang utama, tetapi mengandalkan konsumsi listrik dari sektor industri yang membutukan kapasitas besar.
Hal tersebut, kata dia, berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia yang masih mengandalkan konsumsi listrik rumah tangga, bukan dari sektor industri. Hal itu berkaitan pula dengan pertumbuhan industri Indonesia yang cenderung terus turun.
Konsumsi listrik per kapita Indonesia, kata Bob, selama sembilan tahun terakhir hanya meningkat 1,8 kali dan baru mencapai sekitar 1.064 kWh per tahun. Dengan angka tersebut, Indonesia pada tahun 2018 menduduki peringkat 116 dari 189 negara (UNDP) dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,694 atau masih jauh di bawah IPM level negara maju yang sekitar 0,9.
"Semua ketertinggalan tersebut mengakibatkan Indonesia berada dalam middle income trap bersama negara-negara terbelakang lainnya," cetusnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika Indonesia menginginkan level kesejahteraan seperti negara tetangga Malaysia, maka Indonesia harus merencanakan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas besar dalam kurun waktu yang singkat. Kondisi saat ini, kata dia, menunjukkan kapasitas terpasang mencapai 62,5 Gigawatt (GW) dengan konsumsi listrik 1.064 kWh per tahun per kapita yang masih jauh dari angka level kesejahteraan yang dinyatakan oleh UNDP di angka 4.000 kWh per kapita.
Bob menambahkan, agar level kesejahteraan Indonesia mencapai 4.000 KWh per kapita, maka dibutuhkan sekitar empat kali dari konsumsi listrik terpasang saat ini. Untuk itu, kata dia, tambahan kapasitas terpasang yang dibutuhkan mencapai sekitar 190 GW. Untuk mengejar pertumbuhan Malaysia, lanjut dia, Indonesia perlu membangun kapasitas terpasang sebesar 10 GW per tahun. Sedangkan, untuk mengejar Korea Selatan, Indonesia perlu membangun 15-18 GW per tahun.
"Padahal, saat ini untuk membangun 35 GW saja sulit tercapai, apalagi 190 GW. Bila keadaan ini terus berlanjut, maka Indonesia akan sulit untuk mengejar level kesejahteraan," ujarnya.
Kekurangan-kekurangan tersebut, sambung dia, harus dipenuhi dalam kurun berapa tahun. Hal itu, imbuh dia, tergantung dari seberapa besar niat pemerintah untuk mengejar ketertinggalan tersebut agar Indonesia dapat mencapai level sejahtera dan terhindar dari middle income trap.
"Dan untuk mencapai target tersebut diperlukan pembangkit listrik skala besar yang handal, terjangkau dan bersih yang hanya dapat diberikan oleh PLTN," jelasnya.
ThorCon, sambung dia, dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui investasi dengan skema Independent Power Producer (IPP) senilai Rp17 triliun dengan target harga jual listrik yang bahkan kompetitif terhadap harga jual listrik pembangkit berbahan bakar batu bara, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sektor industri.
Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan ThorCon International, Pte., Ltd., Bob S Effendi pada acara "Indonesia Power Generation Convention & Exhibition 2019" yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, hari ini.
Dalam paparannya, Bob mencontohkan Indonesia yang tingkat konsumsi listriknya mendatar mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negara ini juga tidak naik secara signifikan. Sementara, China dan Malaysia yang konsumsi listriknya naik tinggi menunjukkan pertumbuhan PDB yang juga naik dan tumbuh signifikan. Bahkan, PDB Korea Selatan sejak pertumbuhan konsumsi listriknya naik secara signifikan sekitar tahun 1985, meroket naik jauh meninggalkan negara lainnya.
"Banyak yang tidak menyadari bahwa Indonesia telah tertinggal jauh dari negara-negara lain yang pada tahun 1960-an memiliki pendapatan per kapita di bawah kita, seperti Korea Selatan, China dan Malaysia," ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (27/11/2019).
Dia menjelaskan, salah satu faktor penting mengapa pertumbuhan konsumsi listrik Korea Selatan meroket naik adalah karena tingkat konsumsi listrik di Negeri Ginseng itu tidak mengandalkan konsumsi listrik rumah tangga sebagai yang utama, tetapi mengandalkan konsumsi listrik dari sektor industri yang membutukan kapasitas besar.
Hal tersebut, kata dia, berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia yang masih mengandalkan konsumsi listrik rumah tangga, bukan dari sektor industri. Hal itu berkaitan pula dengan pertumbuhan industri Indonesia yang cenderung terus turun.
Konsumsi listrik per kapita Indonesia, kata Bob, selama sembilan tahun terakhir hanya meningkat 1,8 kali dan baru mencapai sekitar 1.064 kWh per tahun. Dengan angka tersebut, Indonesia pada tahun 2018 menduduki peringkat 116 dari 189 negara (UNDP) dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,694 atau masih jauh di bawah IPM level negara maju yang sekitar 0,9.
"Semua ketertinggalan tersebut mengakibatkan Indonesia berada dalam middle income trap bersama negara-negara terbelakang lainnya," cetusnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika Indonesia menginginkan level kesejahteraan seperti negara tetangga Malaysia, maka Indonesia harus merencanakan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas besar dalam kurun waktu yang singkat. Kondisi saat ini, kata dia, menunjukkan kapasitas terpasang mencapai 62,5 Gigawatt (GW) dengan konsumsi listrik 1.064 kWh per tahun per kapita yang masih jauh dari angka level kesejahteraan yang dinyatakan oleh UNDP di angka 4.000 kWh per kapita.
Bob menambahkan, agar level kesejahteraan Indonesia mencapai 4.000 KWh per kapita, maka dibutuhkan sekitar empat kali dari konsumsi listrik terpasang saat ini. Untuk itu, kata dia, tambahan kapasitas terpasang yang dibutuhkan mencapai sekitar 190 GW. Untuk mengejar pertumbuhan Malaysia, lanjut dia, Indonesia perlu membangun kapasitas terpasang sebesar 10 GW per tahun. Sedangkan, untuk mengejar Korea Selatan, Indonesia perlu membangun 15-18 GW per tahun.
"Padahal, saat ini untuk membangun 35 GW saja sulit tercapai, apalagi 190 GW. Bila keadaan ini terus berlanjut, maka Indonesia akan sulit untuk mengejar level kesejahteraan," ujarnya.
Kekurangan-kekurangan tersebut, sambung dia, harus dipenuhi dalam kurun berapa tahun. Hal itu, imbuh dia, tergantung dari seberapa besar niat pemerintah untuk mengejar ketertinggalan tersebut agar Indonesia dapat mencapai level sejahtera dan terhindar dari middle income trap.
"Dan untuk mencapai target tersebut diperlukan pembangkit listrik skala besar yang handal, terjangkau dan bersih yang hanya dapat diberikan oleh PLTN," jelasnya.
ThorCon, sambung dia, dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui investasi dengan skema Independent Power Producer (IPP) senilai Rp17 triliun dengan target harga jual listrik yang bahkan kompetitif terhadap harga jual listrik pembangkit berbahan bakar batu bara, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sektor industri.
(fjo)
Explore More