Pangkas Jabatan Eselon III dan IV, Sri Mulyani Mulai di Badan Kebijakan Fiskal
Pangkas Jabatan Eselon III dan IV, Sri Mulyani Mulai di Badan Kebijakan Fiskal
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mulai melakukan pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemangkasan jabatan tersebut akan dimulai dari Badan Kebijakan Fiskal atau BKF.
Lebih lanjut Ia menerangkan, jabatan eselon III dan IV tidak seluruhnya bisa dihapus, karena fungsi strukturalnya masih ada yang dibutuhkan. Namun dipastikan, sebagian besar jabatan itu akan dihapus, terutama yang terkait dengan pelayanan.
Sri Mulyani juga mengingatkan, para pejabat yang telah pindah posisi tersebut harus bisa cepat melakukan adaptasi, sebab analis kebijakan tidak lagi hanya bisa menjalankan kebijakan semata. Melainkan harus melakukan inovasi-inovasi baru untuk memajukan ekonomi Indonesia.
"Perubahan mindset dari pejabat struktural jadi fungsional juga masih harus terus dibangun. Barang kali, hari ini masih belum bisa bedakan, kemarin masuk dengan batch eselon III sekarang jadi analis. Mungkin sikap, pikirannya belum hijrah tapi title-nya sudah berubah," ungkap Menkeu Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Sambung mantan Direktur Bank Dunia itu mengungkapkan, bahwa perubahan ini tidak hanya sekadar mengikuti instruksi presiden akan tetapi meningkatkan fundamental ekonomi. Menurutnya dalam rangka melaksanakan instruksi delayering lapisan jabatan eselon III dan IV, Kementerian Keuangan memulainya di unit yang memang sangat jelas, merupakan unit yang di sisi jabatan fungsional yaitu BKF.
Dia merincikan, sebagian besar yang telah dipangkas merupakan pejabat administratif, yakni 19 jabatan esleon III dihilangkan dari sebelumnya 36 jabatan. Sementara itu, untuk eselon IV, 74 jabatan juga telah dihapus dari yang sebelumnya sebanyak 124 jabatan.
Pemangkasan ini terang dia harus bisa diterima dalam meningkatkan kinerja ekonomi. "Ini untuk menunjukkan kemampuan, meningkatkan kualitas dan produktivitas jajaran fungsional," jelasnya.
Lebih lanjut Ia menerangkan, jabatan eselon III dan IV tidak seluruhnya bisa dihapus, karena fungsi strukturalnya masih ada yang dibutuhkan. Namun dipastikan, sebagian besar jabatan itu akan dihapus, terutama yang terkait dengan pelayanan.
Sri Mulyani juga mengingatkan, para pejabat yang telah pindah posisi tersebut harus bisa cepat melakukan adaptasi, sebab analis kebijakan tidak lagi hanya bisa menjalankan kebijakan semata. Melainkan harus melakukan inovasi-inovasi baru untuk memajukan ekonomi Indonesia.
"Perubahan mindset dari pejabat struktural jadi fungsional juga masih harus terus dibangun. Barang kali, hari ini masih belum bisa bedakan, kemarin masuk dengan batch eselon III sekarang jadi analis. Mungkin sikap, pikirannya belum hijrah tapi title-nya sudah berubah," ungkap Menkeu Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Sambung mantan Direktur Bank Dunia itu mengungkapkan, bahwa perubahan ini tidak hanya sekadar mengikuti instruksi presiden akan tetapi meningkatkan fundamental ekonomi. Menurutnya dalam rangka melaksanakan instruksi delayering lapisan jabatan eselon III dan IV, Kementerian Keuangan memulainya di unit yang memang sangat jelas, merupakan unit yang di sisi jabatan fungsional yaitu BKF.
Dia merincikan, sebagian besar yang telah dipangkas merupakan pejabat administratif, yakni 19 jabatan esleon III dihilangkan dari sebelumnya 36 jabatan. Sementara itu, untuk eselon IV, 74 jabatan juga telah dihapus dari yang sebelumnya sebanyak 124 jabatan.
Pemangkasan ini terang dia harus bisa diterima dalam meningkatkan kinerja ekonomi. "Ini untuk menunjukkan kemampuan, meningkatkan kualitas dan produktivitas jajaran fungsional," jelasnya.
(akr)
Explore More