Masyarakat Garut Diminta Olah Tanah Redistribusi Melalui Koperasi

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM meminta masyarakat desa di Garut yang baru saja menerima sertifikat redistribusi tanah untuk berhimpun dalam koperasi. Koperasi tersebut akan dijadikan sebagai tempat berhimpunnya para petani komoditi unggul di lahan-lahan eks-HGU perkebunan selekta.

"Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) yang membagikan sertifikat tanah, kami yang memproduksi dengan koperasi, masyarakat bertani dan berkebun yang menghasilkan komoditas unggulan seperti kopi dan pisang yang bisa diperdagangkan ke pasar global," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12/2019).

Menurut Teten, Kemenkop dan UKM akan bekerja sama dengan bupati Garut mengelola lahan tersebut. Dengan begitu, sertifikat tanah yang diberikan tersebut tanahnya menjadi produktif. "Kami minta lahan yang sudah dibagi-bagi melalui sertifikat ini, jangan lagi kumpul atau dijual ke orang kaya," pinta Teten.

Masyarakat Garut selama ini, imbuh Teten, sudah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian dan perkebunan terbesar di Jawa Barat Seperti padi, jagung, cabe, kapulaga, aren, teh, karet dan cengkeh.

Sementara, Sofyan Djalil berjanji pada tahun 2025 semua tanah masyarakat akan disertifikatkan. Saat ini banyak HGU yang belum diurus, sehingga terlantar. "Kali ini kami menyerahkan sertifikat seluas 104 ha yang diterima oleh 543 kepala keluarga," kata Sofyan.

Sofyan sepakat dengan Teten, untuk lahan ini harus dicari tanaman yang paling bagus, menjanjikan dan menghasilkan baik dari segi produk maupun harga. Sofyan juga menyarankan masyarakat Garut meningkatkan populasi domba, kambing maupun sapi untuk memenuhi permintaan lokal maupun dunia yang makin meningkat.

"Karenanya, sangat tepat bila bentuk usahanya untuk lahan tersebut koperasi, dengan begitu masalah pembiayaan dari perbankan bisa didapat dengan mudah," tandasnya.