Menteri Edhy Prabowo Setop Wacana Ekspor Benih Lobster Disambut Baik
Menteri Edhy Prabowo Setop Wacana Ekspor Benih Lobster Disambut Baik
A
A
A
BANDUNG - Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang memastikan tidak akan meneruskan wacana ekspor benih lobster jika budidaya bisa diterapkan dengan baik, mendapatkan sambutan baik. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menerangkan, kebijakan tersebut harus disertai pembenahan di berbagai sektor kelautan.
"Saya cukup bahagia wacana ekspor baby lobster dihentikan. Ini menunjukkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan paham apa yang menjadi kebutuhan kelautan di Indonesia ke depan," tegas Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2019).
Diketahui, sejak awal wacana ekspor baby lobster bergulir, Dedi tegas menolaknya. Dia menilai, ekspor baby lobster akan sangat merugikan karena negara lain bisa mendapat untung besar dengan melakukan budi daya lobster. Salah satu yang diuntungkan adalah Vietnam yang selama ini mengandalkan baby lobster dari Indonesia.
Jika keran ekspor tersebut dibuka, terang dia, maka lobster yang telah dibudidayakan akan kembali diimpor oleh Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal saat ekspor. Dedi juga berharap, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keungan (PPATK) mengusut tuntas dugaan aliran dana Rp900 miliar hingga Rp 1 triliun lebih terkait ekspor ilegal benih lobster. "Itu harus diusut karena kalau tidak diusut, tindakan ilegal pasti akan terus berjalan. Harus diusut biar ada efek jera," tegas Dedi lagi.
Lebih jauh Dedi mengatakan, pihaknya juga mendorong pemerintah dalam hal ini KKP fokus dalam upaya peningkatan teknologi kelautan untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia. Politisi Partai Golkar ini meminta KKP semakin tegas dalam menangani para pencuri ikan. Selain itu, para pelaku pencemaran laut, termasuk perusak terumbu karang dan pasir pantai. "Tindakan tegas ini perlu untuk memberikan efek jera. Ini yang harus menjadi fokus," ujarnya.
Tidak hanya itu, Ia juga menyarankan pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kurikulum pendidikan khusus sekolah yang berdekatan dengan laut. Menurutnya bukan hanya standar sekolah yang ditingkatkan, tetapi pembiayaan dan teknologinya, termasuk tenaga pengajarnya harus disesuikan. "Bukan sekadar sekolah kelautan, tapi pendidikan Indonesia yang anak-anak di pinggir pantai belajar mengenai kelautan. Satu saja fokusnya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membatalkan wacana ekspor setelah mengunjungi kawasan pembudidayaan lobster di Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/12). "Jadi ekspor itu cuma cerita, kalau ini semua ada, jadi ekspor itu tinggal cerita saja. Kita akan ekspor yang hasilnya," kata Edhy.
"Saya cukup bahagia wacana ekspor baby lobster dihentikan. Ini menunjukkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan paham apa yang menjadi kebutuhan kelautan di Indonesia ke depan," tegas Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2019).
Diketahui, sejak awal wacana ekspor baby lobster bergulir, Dedi tegas menolaknya. Dia menilai, ekspor baby lobster akan sangat merugikan karena negara lain bisa mendapat untung besar dengan melakukan budi daya lobster. Salah satu yang diuntungkan adalah Vietnam yang selama ini mengandalkan baby lobster dari Indonesia.
Jika keran ekspor tersebut dibuka, terang dia, maka lobster yang telah dibudidayakan akan kembali diimpor oleh Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal saat ekspor. Dedi juga berharap, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keungan (PPATK) mengusut tuntas dugaan aliran dana Rp900 miliar hingga Rp 1 triliun lebih terkait ekspor ilegal benih lobster. "Itu harus diusut karena kalau tidak diusut, tindakan ilegal pasti akan terus berjalan. Harus diusut biar ada efek jera," tegas Dedi lagi.
Lebih jauh Dedi mengatakan, pihaknya juga mendorong pemerintah dalam hal ini KKP fokus dalam upaya peningkatan teknologi kelautan untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia. Politisi Partai Golkar ini meminta KKP semakin tegas dalam menangani para pencuri ikan. Selain itu, para pelaku pencemaran laut, termasuk perusak terumbu karang dan pasir pantai. "Tindakan tegas ini perlu untuk memberikan efek jera. Ini yang harus menjadi fokus," ujarnya.
Tidak hanya itu, Ia juga menyarankan pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kurikulum pendidikan khusus sekolah yang berdekatan dengan laut. Menurutnya bukan hanya standar sekolah yang ditingkatkan, tetapi pembiayaan dan teknologinya, termasuk tenaga pengajarnya harus disesuikan. "Bukan sekadar sekolah kelautan, tapi pendidikan Indonesia yang anak-anak di pinggir pantai belajar mengenai kelautan. Satu saja fokusnya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membatalkan wacana ekspor setelah mengunjungi kawasan pembudidayaan lobster di Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/12). "Jadi ekspor itu cuma cerita, kalau ini semua ada, jadi ekspor itu tinggal cerita saja. Kita akan ekspor yang hasilnya," kata Edhy.
(akr)
Explore More