Direktorat Laut Kemenhub Realisasikan PNBP Rp3,9 Triliun di 2019
Selasa, 14 Januari 2020 - 17:47 WIB
Direktorat Laut Kemenhub Realisasikan PNBP Rp3,9 Triliun di 2019
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merealisaikan pendapatan negara dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,9 triliun sepanjang tahun 2019. Realisasi tersebut naik 5% dari target PNBP 2019 sebesar Rp3,7 triliun.
Sekretaris Direktorat Jenderal perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengapresiasi kinerja seluruh jajarannya atas capaian tersebut. “Kita mengapresiasi capaian ini dan berharap PNBP bisa terus ditingkatkan dengan memberikan pelayanan publik yang baik pula secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip clean and good governance,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Dia menambahkan, jajarannya juga bisa membenahi tata kelola keuangan maupun barang lebih baik lagi, sehingga bisa meminimalisir temuan-temuan aparat pemeriksa intern maupun ekstern dalam hal ini Inspektorat Jenderal maupun BPK-RI.
“Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 secara maksimal untuk tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan," ungkapnya.
Sebagai informasi, Ditjen Perhubungan Laut adalah sub sektor terbesar di Kemenhub dengan anggaran terbesar kedua di Kemenhub, namun dari segi kegiatan direktorat ini paling besar. “Oleh karenanya, para pengelola keuangan harus bisa menyajikan laporan yang transparan, akuntabel dan sistematis,” pungkasnya.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran 2020 sebesar Rp10,9 triliun. Anggaran ini merupakan anggaran tersebsar kedua setelah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sebesar Rp12,6 triliun. Adapun anggaran Kemenhub pada 2020 mencapai Rp43 triliun.
Sekretaris Direktorat Jenderal perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengapresiasi kinerja seluruh jajarannya atas capaian tersebut. “Kita mengapresiasi capaian ini dan berharap PNBP bisa terus ditingkatkan dengan memberikan pelayanan publik yang baik pula secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip clean and good governance,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Dia menambahkan, jajarannya juga bisa membenahi tata kelola keuangan maupun barang lebih baik lagi, sehingga bisa meminimalisir temuan-temuan aparat pemeriksa intern maupun ekstern dalam hal ini Inspektorat Jenderal maupun BPK-RI.
“Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 secara maksimal untuk tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan," ungkapnya.
Sebagai informasi, Ditjen Perhubungan Laut adalah sub sektor terbesar di Kemenhub dengan anggaran terbesar kedua di Kemenhub, namun dari segi kegiatan direktorat ini paling besar. “Oleh karenanya, para pengelola keuangan harus bisa menyajikan laporan yang transparan, akuntabel dan sistematis,” pungkasnya.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran 2020 sebesar Rp10,9 triliun. Anggaran ini merupakan anggaran tersebsar kedua setelah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sebesar Rp12,6 triliun. Adapun anggaran Kemenhub pada 2020 mencapai Rp43 triliun.
(ind)
Lihat Juga :
