Batik Air Siapkan Penerbangan ke Wuhan Jemput WNI

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri merencanakan penjemputan warga negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto, mengatakan rencana penjemputan masih menunggu keputusan Kemenlu. "Semua keputusan ada di Kemenlu. Kami menunggu perintah karena koordinasinya berpusat di sana," ujarnya di Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Adapun rencana penjemputan akan menggunakan maskapai Batik Air pada Sabtu, 1 Februari 2020. Rencananya penerbangan dilakukan di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta pada pagi hari.

Informasi tersebut dipastikan setelah Batik Air mengirimkan surat permohonan izin prinsip penerbangan sewa (charter) untuk dua pesawat berbadan besar Airbus A330 Batik Air.

"Ya betul, kami sudah menerima surat permohonan itu tetapi ada prosedur yang memang harus dilakukan karena ini kaitannya dengan karantina dan sebagainya," pungkas Novie.

Direktur Lion Air Group Edward Sirait juga membenarkan rencana penjemputan tersebut. "Benar (penjemputan) Batik Air akan menggunakan pesawat A330. Untuk operasinya seperti apa, kami masih menunggu dari pemerintah pusat," ungkap Edward Sirait ketika dihubungi SINDOnews.

Namun Edward hanya berkomentar singkat ketika ditanya perihal mekanisme penjemputan. "Sudah itu dulu ya. Yang jelas kami masih menunggu dari pemerintah pusat teknisnya bagaimana," pungkasnya.

Pengamat penerbangan Gerry Soejatman mengatakan, merebaknya virus corona harus ditangani dengan sangat hati-hati. Dia menyayangkan bahwa seharusnya ada leading sektor yang menjadi corong sehinggga tidak menimbulkan tanda tanya.

"Setidaknya ada kepastian. Yang mengurusi soal urusan administrasi ada Kemenlu. Soal fasilitasi penerbangan ada Kemenhub dan yang lebih penting ada Kementerian Kesehatan dalam hal proses penanganannya," ucapnya.

Dia menambahkan, kehati-hatian diperlukan sebab pemerintah China juga sangat waspada menangani terjangkitnya virus corona yang sudah mewabah di sebagian besar belahan dunia.

"Saya kira memang kita perlu standar operasional yang paten untuk kasus-kasus seperti ini. Kita sadar pemerintah bergerak, tapi di satu sisi, informasinya yang sampai kepada masyarakat juga harus jelas atau satu pintu," pungkasnya.