Menko Airlangga Tak Masalah AS Hapus RI dari Daftar Negara Berkembang

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menilai penghapusan Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS) bukan menjadi masalah. Meski penghapusan tersebut berpotensi menghilangkan beberapa fasilitas seperti keringanan bea masuk bagi Indonesia yang akibatnya memperbesar biaya ekspor.

"Kita optimis. Sekarang kita punya GSP yang hanya 20%. (Nanti) kita bisa berdaya saing, (jadi) tidak masalah," kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin (24/2/2020).

(Baca Juga: AS Keluarkan RI dari Daftar Negara Berkembang, Menko Airlangga Tidak Khawatir )

Sebagai catatan, dengan pencabutan status negara berkembang tersebut fasilitas perdagangan yang didapatkan Indonesia dari Amerika Serikat (AS), yaitu Generalized System of Preference (GSP) terancam dicabut. GSP merupakan kebijakan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, dalam bentuk manfaat pemotongan bea masuk impor.

(Baca Juga: AS Cabut Status Negara Berkembang, Bukti Indonesia Negara Maju )

Bahkan menurutnya, Indonesia patut bangga mengenai kebijakan AS yang menghapus Indonesia bersama beberapa negara lainnya dari daftar negara berkembang. Airlangga mengatakan pencabutan tersebut membuktikan Indonesia sekarang adalah negara maju.

"Justru kita berbangga. Kita ini masuk negara G20, kita sekarang negara kekuatan ekonomi nomor 15 di dunia. Purchasing power (kemampuan daya beli) kita nomor 7 di dunia. Masak mau dianggap negara berkembang terus. Kita sudah jadi negara maju tapi ada yang enggak mau kita maju," tandasnya.

Sekedar informasi, Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan memasukkan ke negara maju, yang disampaikan pada Senin (10/2) lalu. Selain Indonesia, terdapat sejumlah negara yang juga dihapus AS dari daftar negara-negara berkembang, di antaranya Argentina, Brazil, China, Hong Kong, India, Malaysia, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Ukraina, hingga Vietnam.

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump kerap melontarkan kekesalannya, lantaran negaranya banyak dirugikan lantaran banyak negara yang pura-pura jadi negara berkembang sehingga membuat defisit perdagangan. Hal itu dilakukan agar mendapatkan perlakuan istimewa dalam beberapa kesepakatan dagang di WTO.

Tahun lalu, Presiden AS pernah mengungkapkan kekecewannya pada negara-negara yang ekonominya sudah cukup besar, namun engggan melepaskan statusnya sebagai negara berkembang di WTO. "WTO itu rusak ketika negara-negara kaya di dunia mengklaim sebagai negara berkembang untuk menghindari aturan-aturan WTO dan mendapat perlakuan khusus. Tak boleh lagi!" ujar Trump dalam akun Twitternya.