Kontrak Total di Mahakam diminta tidak diperpanjang
Kamis, 12 Juli 2012 - 10:07 WIB
Kontrak Total di Mahakam diminta tidak diperpanjang
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah didesak tidak memperpanjang kontrak perusahaan asal Prancis, Total EP Indonesie, di Blok Mahakam, Kalimantan Timur (Kaltim), setelah masa kontraknya habis pada 2017. Selanjutnya, pengelolaan blok migas tersebut diharapkan dapat diserahkan kepada perusahaan nasional.
“Mereka sudah cukup banyak menikmati hasil sumber daya alam kita selama 50 tahun mengelola Mahakam dari 1967 hingga nanti 2017. Jangan lagi pemerintah memperpanjang kontraknya,” kata anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto di Jakarta, Rabu 11 Juli 2012.
Dito yakin, perusahaan migas nasional, baik BUMN ataupun swasta, sudah mampu melanjutkan pengelolaan blok yang kini menjadi penghasil gas bumi terbesar di Indonesia tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) lainnya, Zainuddin Amali, menambahkan, pemerintah sudah harus memutuskan kelanjutan pengelolaan Mahakam pada 2012.
Zainuddin menambahkan, pengelolaan Blok Mahakam bisa meniru pola Blok East Natuna. Pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok East Natuna kepada PT Pertamina (Persero) dan BUMN itu kemudian mengajak mitra lain,termasuk pengelola lama, ExxonMobil, untuk menjalankan operasinya.
“Demikian pula Mahakam, pemerintah juga bisa mengikutsertakan Total lagi, namun hanya sebagai pemilik PI (participating interest) minoritas. Operator dan mayoritas PI tetap harus perusahaan nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.
Hal senada diungkapkan anggota DPR Bobby Rizaldi.Dia mengatakan,sudah saatnya pemerintah mendahulukan kepentingan nasional dalam pengelolaan energi,termasuk gas. Menurut dia, pengelolaan oleh perusahaan nasional juga akan memberikan bagi hasil lebih besar.“
Kalau Mahakam dikelola kita, maka bagi hasil yang diterima baik negara maupun kontraktor akan kembali ke kita juga,” tuturnya.
“Mereka sudah cukup banyak menikmati hasil sumber daya alam kita selama 50 tahun mengelola Mahakam dari 1967 hingga nanti 2017. Jangan lagi pemerintah memperpanjang kontraknya,” kata anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto di Jakarta, Rabu 11 Juli 2012.
Dito yakin, perusahaan migas nasional, baik BUMN ataupun swasta, sudah mampu melanjutkan pengelolaan blok yang kini menjadi penghasil gas bumi terbesar di Indonesia tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) lainnya, Zainuddin Amali, menambahkan, pemerintah sudah harus memutuskan kelanjutan pengelolaan Mahakam pada 2012.
Zainuddin menambahkan, pengelolaan Blok Mahakam bisa meniru pola Blok East Natuna. Pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok East Natuna kepada PT Pertamina (Persero) dan BUMN itu kemudian mengajak mitra lain,termasuk pengelola lama, ExxonMobil, untuk menjalankan operasinya.
“Demikian pula Mahakam, pemerintah juga bisa mengikutsertakan Total lagi, namun hanya sebagai pemilik PI (participating interest) minoritas. Operator dan mayoritas PI tetap harus perusahaan nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.
Hal senada diungkapkan anggota DPR Bobby Rizaldi.Dia mengatakan,sudah saatnya pemerintah mendahulukan kepentingan nasional dalam pengelolaan energi,termasuk gas. Menurut dia, pengelolaan oleh perusahaan nasional juga akan memberikan bagi hasil lebih besar.“
Kalau Mahakam dikelola kita, maka bagi hasil yang diterima baik negara maupun kontraktor akan kembali ke kita juga,” tuturnya.
(gpr)
Lihat Juga :
