Siapa penguasa Blok Mahakam segera diumumkan
Rabu, 10 Oktober 2012 - 19:25 WIB
Siapa penguasa Blok Mahakam segera diumumkan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah menegaskan hasil kajian perpanjangan pengelolaan blok Mahakam di Kalimantan Timur segera diumumkan. Hal tersebut terkait habisnya masa kontrak Total E&P Indonesie sebagai operator pada 2017 mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pemerintah belum mempunyai sedikitpun rencana memberikan pengelolaan blok mahakam di Kalimantan Timur kepada Pertamina.
Namun, kata Wacik, dari hasil kajian tim pengkaji blok Mahakam segara diumumkan paling lambat akhir tahun ini. “Pemerintah saat ini sedang melakukan rumusan siapa yang berhak memiliki porsi terbesar dalam pengelolaan blok tersebut. Tim segera merumuskan siapa yang berhak menjadi pengelola,” katanya di sela-sela acara Gas Information Exchange in the Western Pacific Area (GASEX) 2012 di Nusa Dua, Bali, Selasa, (9/10/2012).
Dia juga mengakui terdapat resiko yang harus dihadapi oleh Pertamina . Adapun resiko tersebut berkaitan dengan besarnya investasi yang harus disiapkan perseroan. “Namun bila blok mahakam dikuasai Total lagi maka harus ada renegosiasi kontrak sebelumnya,” tukas dia.
Ditempat yang sama, Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Gde Pradnyana mengatakan, idealnya perpanjangan kontrak pengelolaan suatu blok Migas diputuskan tahun ini yakni 5 tahun sebelum kontraknya habis. “Perpajangan kontrak idelannya sudah diputuskan tahu ini,” kata dia.
Menurut dia dalam hal ini BP Migas tidak punya hak memutuskan siapa penguasa blok Mahakam. Badan pengawas yang langsung di bawah presiden ini hanya merekomendasikan siapa perusahaan yang mampu dan menguntungkan bagi negera. “BP Migas hanya merekomendasikan kepada Menteri ESDM, hak mutlak di tangan Menteri ESDM,” tukas dia.
Ditambahkan Gde, siapapun yang ditunjuk mengelola Blok Mahakam atau sebagai operator, tidak mungkin mengelola sendiri, perusahaan tersebut butuh patner.
Pasalnya pengelolaan blok Mahakam memerlukan biaya yang cukup besar. "Harus gandeng mitra lain, jadi misal tetap dikelola Total, Total tidak bisa mengelola sendiri, dia pasti akan gandeng perusahaan lain misal Pertamina atau Perusahaan BUMD,” ungkap dia.
Namun bukan berarti Pertamina tidak mampu mengelola blok Mahakam sebagai operator. Menurutnya Pertamina bisa mengelola blok Mahakam. Namun yang menjadi rekomendasi BP Migas adalah mampukah pertamina menguntungkan bagi negara. “itu yang akan jadi pertimbangan serta rekomendasi kami kepada Menteri ESDM,” tukas dia.
Sebelumnya Direktur Hulu Pertamina, Mohammad Husen, mengatakan keputusan pemerintah perpanjangan kontrak blok tersebut akan berkaitan dengan besarnya investasi yang harus disiapkan perseroan.
Menurutnya, pihaknya ingin adanya kejelasan dan kepastian tentang status kontrak Total E&P Indonesie, apakah tetap diperpanjang dan tetap menjadi operator atau dialihkan ke perseroan.
“Kami maunya jadi operator di blok ini. Jadi, kami tidak ingin masuk sebelum masa kontrak operator saat ini habis. Kalau ini dikasihkan ke kami, kami bisa mempersiapkan diri sekarang, sehingga produksi blok tersebut terjaga kesinambungannya dan tidak menurun," ungkapnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pemerintah belum mempunyai sedikitpun rencana memberikan pengelolaan blok mahakam di Kalimantan Timur kepada Pertamina.
Namun, kata Wacik, dari hasil kajian tim pengkaji blok Mahakam segara diumumkan paling lambat akhir tahun ini. “Pemerintah saat ini sedang melakukan rumusan siapa yang berhak memiliki porsi terbesar dalam pengelolaan blok tersebut. Tim segera merumuskan siapa yang berhak menjadi pengelola,” katanya di sela-sela acara Gas Information Exchange in the Western Pacific Area (GASEX) 2012 di Nusa Dua, Bali, Selasa, (9/10/2012).
Dia juga mengakui terdapat resiko yang harus dihadapi oleh Pertamina . Adapun resiko tersebut berkaitan dengan besarnya investasi yang harus disiapkan perseroan. “Namun bila blok mahakam dikuasai Total lagi maka harus ada renegosiasi kontrak sebelumnya,” tukas dia.
Ditempat yang sama, Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Gde Pradnyana mengatakan, idealnya perpanjangan kontrak pengelolaan suatu blok Migas diputuskan tahun ini yakni 5 tahun sebelum kontraknya habis. “Perpajangan kontrak idelannya sudah diputuskan tahu ini,” kata dia.
Menurut dia dalam hal ini BP Migas tidak punya hak memutuskan siapa penguasa blok Mahakam. Badan pengawas yang langsung di bawah presiden ini hanya merekomendasikan siapa perusahaan yang mampu dan menguntungkan bagi negera. “BP Migas hanya merekomendasikan kepada Menteri ESDM, hak mutlak di tangan Menteri ESDM,” tukas dia.
Ditambahkan Gde, siapapun yang ditunjuk mengelola Blok Mahakam atau sebagai operator, tidak mungkin mengelola sendiri, perusahaan tersebut butuh patner.
Pasalnya pengelolaan blok Mahakam memerlukan biaya yang cukup besar. "Harus gandeng mitra lain, jadi misal tetap dikelola Total, Total tidak bisa mengelola sendiri, dia pasti akan gandeng perusahaan lain misal Pertamina atau Perusahaan BUMD,” ungkap dia.
Namun bukan berarti Pertamina tidak mampu mengelola blok Mahakam sebagai operator. Menurutnya Pertamina bisa mengelola blok Mahakam. Namun yang menjadi rekomendasi BP Migas adalah mampukah pertamina menguntungkan bagi negara. “itu yang akan jadi pertimbangan serta rekomendasi kami kepada Menteri ESDM,” tukas dia.
Sebelumnya Direktur Hulu Pertamina, Mohammad Husen, mengatakan keputusan pemerintah perpanjangan kontrak blok tersebut akan berkaitan dengan besarnya investasi yang harus disiapkan perseroan.
Menurutnya, pihaknya ingin adanya kejelasan dan kepastian tentang status kontrak Total E&P Indonesie, apakah tetap diperpanjang dan tetap menjadi operator atau dialihkan ke perseroan.
“Kami maunya jadi operator di blok ini. Jadi, kami tidak ingin masuk sebelum masa kontrak operator saat ini habis. Kalau ini dikasihkan ke kami, kami bisa mempersiapkan diri sekarang, sehingga produksi blok tersebut terjaga kesinambungannya dan tidak menurun," ungkapnya.
(gpr)
Lihat Juga :
