Jangan salahkan Kemenkeu jika rugikan negara
Jum'at, 14 Desember 2012 - 13:31 WIB
Jangan salahkan Kemenkeu jika rugikan negara
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah tidak akan memberikan insentif fiskal kepada investor asal Saudi Arabia dan Kuwait untuk pembangunan kilang minyak, jika belum ada Feasibility Study (FS) terlebih dahulu.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menyatakan secara praktis, proyek senilai USD20 miliar ini akan terlihat menguntungkan negara apalagi terkait kebutuhan kilang.
"Karena ini kan dari Kuwait dan Saudi Arabia idenya adalah minyak mentahnya berasal dari kedua negara tersebut kemudian diolah di Indonesia dan dijual di Indonesia," ungkap Bambang di Kantornya, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Akan tetapi ada beberapa permintaan yang dirasa janggal seperti insentif yang diminta sebelum FS. Kemudian terkait harga dan bea masuk yang ternyata berdampak pada harga BBM yang dijual lebih mahal. Sehingga negara bukannya untung, namun tetap rugi.
"Loh kita kan tujuannya punya kilang supaya volume terpenuhi untuk kebutuhan BBM dengan harga yang lebih murah, nah kalau mereka minta seolah-olah harganya ini bea masuk, ini kan sama aja impor. Ini yang terus terang sulit kita pahami dan diterima," paparnya.
Selain itu, Bambang menjelaskan, kebutuhan kilang dikarenakan kedaulatan energi terkait akses suply. Dia mengaku tidak ingin pihaknya disalahkan jika kedepan negara menderita kerugian.
"Karena kedaulatan energi kita harus bikin kilang di dalam ya tentunya tidak dengan insentif berlebihan," pungkasnya.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menyatakan secara praktis, proyek senilai USD20 miliar ini akan terlihat menguntungkan negara apalagi terkait kebutuhan kilang.
"Karena ini kan dari Kuwait dan Saudi Arabia idenya adalah minyak mentahnya berasal dari kedua negara tersebut kemudian diolah di Indonesia dan dijual di Indonesia," ungkap Bambang di Kantornya, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Akan tetapi ada beberapa permintaan yang dirasa janggal seperti insentif yang diminta sebelum FS. Kemudian terkait harga dan bea masuk yang ternyata berdampak pada harga BBM yang dijual lebih mahal. Sehingga negara bukannya untung, namun tetap rugi.
"Loh kita kan tujuannya punya kilang supaya volume terpenuhi untuk kebutuhan BBM dengan harga yang lebih murah, nah kalau mereka minta seolah-olah harganya ini bea masuk, ini kan sama aja impor. Ini yang terus terang sulit kita pahami dan diterima," paparnya.
Selain itu, Bambang menjelaskan, kebutuhan kilang dikarenakan kedaulatan energi terkait akses suply. Dia mengaku tidak ingin pihaknya disalahkan jika kedepan negara menderita kerugian.
"Karena kedaulatan energi kita harus bikin kilang di dalam ya tentunya tidak dengan insentif berlebihan," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
