Penggabungan BUMN Farmasi tunggu kepastian DPR

Sindonews.com - Rencana pembentukan Holding Farmasi dengan mekanisme penggabungan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya masih belum bisa terwujud karena masih harus menunggu kepastian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Jadi sudah dilakukan audit oleh konsultan independen yakni Argajata dan sudah keluar hasil kajiannya. Hasil kajian juga sudah disampaikan ke Dewan (DPR). Kita tinggal nunggu dari dewan kapan dipanggilnya," ujar Direktur Keuangan PT Kimia Farma Tbk (KAEF), Arief Budiman di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Pembentukan holding ini, Lanjut Arief, sebenarnya sudah mendapat restu dari Kementrian Koordinator bidang Perekonomian yang menyatakan bahwa saham PT Indofarma yang dimiliki pemerintah akan diserahkan kepada KAEF.

"Sudah diterima surat dari Menko Perekonomian untuk penggabungan, bahwa saham pemerintah pada Indofarma diserahkan kepada Kimia Farma sehingga nanti Indofarma menjadi anak usaha kami (KAEF)," terang Arief.

Arief menerangkan, bila proses penggabungan ini selesai, maka dapat dijadikan dasar oleh Kimia Farma untuk menerbitkan right issue sebesar 30 persen dari keseluruhan saham yang telah digabungkan.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta Direksi BUMN Farmasi supaya kompak dalam pembentukkan holding farmasi.

Hal ini dilakukan agar pembentukan holding farmasi dapat segera terealisasi. Dahlan menyebutkan pembentukan holding farmasi tersebut tengah mengalami kendala karena ada salah satu direksi yang tidak setuju terhadap pembentukkan Holding Farmasi.