DPR: Tak ada progres lifting minyak dari SKK Migas

Sindonews.com - Komisi VII DPR RI menyatakan tidak ada progres yang berarti dalam solusi produksi migas nasional oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar mengatakan, beberapa tantangan produksi tersebut sudah sekian lama diungkapkan SKK Migas dan secara natural industri migas akan seperti itu. Namun, dari sekian waktu yang dilewati tidak ada progres yang berarti dalam solusinya.

"Kita memang tidak sedang menyederhanakan persoalan, tapi jika setiap tahun SKK Migas mengungkapkan permasalahan serupa namun tak berubah dan tak ada kemajuan. Sehingga sangat wajar lifting kita terus merosot setiap tahun," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Pada awal 2013, SKK Migas menjanjikan bahwa produksi migas nasional akan mulai naik lagi pada 2014 setelah mengalami penurunan tajam pada 2013. Alih-alih naik yang ada saat ini produksi lebih rendah dari tahun sebelumnya dan secara faktual telah mengurangi penerimaan negara.

SKK Migas mengungkapkan, tantangan dalam menggapai target produksi migas cukup beragam. Misalnya harus mengatasi masalah gangguan operasi, mengurangi unplanned shutdown, mengatasi decline rate yang tajam, mengatasi kendala pembebasan lahan dan perizinan, dan mengatasi kendala pengadaan.

Pemerintah telah mencatat realisasi APBN-P 2013 dan APBN 2014 terkait lifting migas serta penerimaan negara. Target lifting minyak bumi di APBN-P 2013 sebesar 840 MBOPD, namun realisasinya hanya sekitar 825 MBOPD. Sedangkan untuk target lifting gas bumi di APBN-P 2013 sebesar 1.240 MBOEPD, mengalami kenaikan menjadi 1.441 MBOEPD.

Sementara, pada 2014 APBN menargetkan lifting minyak 870 MBPOD dan lifting gas bumi tetap sama sebesar 1.240 MBOEPD. Dia mengatakan, selama beberapa tahun ini target produksi migas, khususnya minyak tidak pernah dapat terpenuhi oleh SKK Migas, dengan alasan adanya kendala teknis maupun non teknis yang diungkapkan hampir sama setiap tahun.
Dalam jangka waktu sekian lama, SKK Migas mengalami banyak kebuntuan, lemahnya koordinasi dan minim terobosan. Padahal sudah ada insentif yang diberikan pemerintah selama ini.

"Padahal pada tahun ini amanat Inpres No 2 tahun 2012 adalah tenggat akhir realisasi. Di mana presiden meminta agar produksi minyak nasional paling minimal 2014 mencapai 1,01 juta barel per hari," ujar Rofi.

Menurutnya, Komisi VII DPR RI dapat menerima laporan kinerja SKK Migas 2013, namun terkait rencana kerja 2014 parlemen memberikan catatan karena masih banyak menyisakan persoalan. Terutama disektor minyak bumi, diantaranya SKK Migas harus memberikan ketegasan kepada Kontraktor Kerja Sama (KKKS) yang tidak berkomitmen terhadap target yang telah ditetapkan.

"Inventarisasi masalah cukup banyak dilakukan selama ini oleh SKK Migas, baik dari internal maupun eksternal. Karena itu pada akhirnya tinggal kemampuan ruang eksekusi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan lain. Kemudian pemerintah harus mendorong percepatan regulasi dan birokrasi yang lebih efisien karena itu telah menjadi kendala non teknis signifkan dalam eksplorasi maupun ekploitasi migas," terangnya.

Target produksi lifting di APBN 2014 sebanyak 870.000 barel per hari (bph) tampaknya bakal dirombak. Salah satu penyebabnya, lapangan minyak di Blok Cepu belum bisa dioperasikan tahun ini.