BKPM pertanyakan komitmen Freeport bangun smelter
Selasa, 18 Februari 2014 - 17:21 WIB
BKPM pertanyakan komitmen Freeport bangun smelter
A
A
A
Sindonews.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempertanyakan keseriusan PT Freeport Indonesia dan perusahaan lainnya terkait komitmennya untuk membangun pabrik pemurnian atau smelter bahan tambang mineral di Indonesia.
Pasalnya, hingga saat ini perusahaan-perusahaan tambang itu belum juga menunjukkan kepastian terkait komitmen tersebut.
"Jadi sampai sekarang kami dari segi pemantauan tidak menerima laporan berbeda bahwa progresnya tetap sesuai dengan rencana, sehingga kami harapkan juga penyelesaiannya bisa tepat waktu," kata Mahendra di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Mahendra mengancam, bila rencana tersebut tak kunjung direalisasikan hingga batas waktu yang ditentukan, maka bukan mustahil proses izinnya akan ditinjau kembali.
"Tapi sampai sekarang tidak ada masuk ke dalam kategori itu, jadi dalam pemahaman kami semua berjalan sesuai rencana," kata dia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri sebelumnya juga mengakui bahwa pihaknya menunggu komitmen Freeport membangun smelter. Dia telah menjanjikan pembebasan Bea Keluar (BK) kepada perusahaan tambang yang mau membangun smelter di dalam negeri.
Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebelumnya menuturkan, kewajiban pemangunan smelter merupakan hal terpenting dalam mengoptimalkan hlirisasi di sektor tambang. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah bagi kegiatan tambang dalam negeri.
Kementerian ESDM pada pertengahan Januari 2014 mennyatakan sudah ada 66 perusahaan tambang nasional yang siap mengoperasikan smelter pasca berlakunya Undang-Undang Minerba Nomor 4/2014 pada 12 Januari 2014.
Pasalnya, hingga saat ini perusahaan-perusahaan tambang itu belum juga menunjukkan kepastian terkait komitmen tersebut.
"Jadi sampai sekarang kami dari segi pemantauan tidak menerima laporan berbeda bahwa progresnya tetap sesuai dengan rencana, sehingga kami harapkan juga penyelesaiannya bisa tepat waktu," kata Mahendra di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Mahendra mengancam, bila rencana tersebut tak kunjung direalisasikan hingga batas waktu yang ditentukan, maka bukan mustahil proses izinnya akan ditinjau kembali.
"Tapi sampai sekarang tidak ada masuk ke dalam kategori itu, jadi dalam pemahaman kami semua berjalan sesuai rencana," kata dia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri sebelumnya juga mengakui bahwa pihaknya menunggu komitmen Freeport membangun smelter. Dia telah menjanjikan pembebasan Bea Keluar (BK) kepada perusahaan tambang yang mau membangun smelter di dalam negeri.
Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebelumnya menuturkan, kewajiban pemangunan smelter merupakan hal terpenting dalam mengoptimalkan hlirisasi di sektor tambang. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah bagi kegiatan tambang dalam negeri.
Kementerian ESDM pada pertengahan Januari 2014 mennyatakan sudah ada 66 perusahaan tambang nasional yang siap mengoperasikan smelter pasca berlakunya Undang-Undang Minerba Nomor 4/2014 pada 12 Januari 2014.
(rna)
Lihat Juga :
