Dirjen Minerba optimis renegosiasi KK segera selesai
Jum'at, 07 Maret 2014 - 14:26 WIB
Dirjen Minerba optimis renegosiasi KK segera selesai
A
A
A
Sindonews.com - Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, M Suchyar meyakini bahwa penyelesaian renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan selesai dalam kabinet saat ini.
"Saya optimis sekali, tidak ada pesimis sama sekali. Tapi ini memang tidak mudah" ujarnya di sela acara penandatanganan Nota Kesepahaman Amandemen KK dan PKP2B di Kementerian ESDM, Jumat (6/3/2014).
Seperti yang diberitakan sebelumnya, hari ini sebanyak 25 dari total 112 perusahaan telah sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Amandemen KK Dan PKP2B. 25 perusahaan tersebut yaitu 6 pemegang KK dan 19 pemegang PKP2B.
Setelah menandatangani nota kesepahaman tersebut, 25 perusahaan akan diikat dengan kontrak baru yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.
Kontrak baru juga disesuaikan dengan poin renegosiasi yang telah disepakati, yaitu pengurangan dan penyesuaian wilayah kerja pertambangan, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, PPh, iuran tetap, royalti dan devisa, pengolahan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri, divestasi, dan penggunaan tenaga kerja dan produk dalam negeri.
Menurutnya, yang terpenting sekarang adalah sisa perusahaan yang belum menyelesaikan renegosiasi untuk segera diselesaikan. "Jadi Pak Menteri optimis seluruh kontrak ini selesai sebelum akhir kabinetnya Pak Menteri. Harapannya bisa selesai," pungkasnya.
"Saya optimis sekali, tidak ada pesimis sama sekali. Tapi ini memang tidak mudah" ujarnya di sela acara penandatanganan Nota Kesepahaman Amandemen KK dan PKP2B di Kementerian ESDM, Jumat (6/3/2014).
Seperti yang diberitakan sebelumnya, hari ini sebanyak 25 dari total 112 perusahaan telah sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Amandemen KK Dan PKP2B. 25 perusahaan tersebut yaitu 6 pemegang KK dan 19 pemegang PKP2B.
Setelah menandatangani nota kesepahaman tersebut, 25 perusahaan akan diikat dengan kontrak baru yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.
Kontrak baru juga disesuaikan dengan poin renegosiasi yang telah disepakati, yaitu pengurangan dan penyesuaian wilayah kerja pertambangan, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, PPh, iuran tetap, royalti dan devisa, pengolahan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri, divestasi, dan penggunaan tenaga kerja dan produk dalam negeri.
Menurutnya, yang terpenting sekarang adalah sisa perusahaan yang belum menyelesaikan renegosiasi untuk segera diselesaikan. "Jadi Pak Menteri optimis seluruh kontrak ini selesai sebelum akhir kabinetnya Pak Menteri. Harapannya bisa selesai," pungkasnya.
(gpr)
