Pemerintah Didesak Cabut Subsidi BBM
Pemerintah Didesak Cabut Subsidi BBM
A
A
A
BANDUNG - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga kini masih menjadi salah satu masalah dalam anggaran pemerintah. Asumsi yang dibuat setiap tahun untuk subsidi selalu meleset karena pergerakan nilai tukar dan harga minyak dunia.
Ekonom Anton Hermanto Gunawan mengatakan, sudah selayaknya pemerintah mencabut subsidi BBM. Selain memberatkan anggaran, subsidi BBM juga menyebabkan diskriminasi harga yang menyebabkan kebocoran.
Komisaris Bank Mandiri ini menilai, murahnya harga BBM subsidi, seperti premium dan solar di Indonesia berpotensi kembali dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih mahal.
"Kejelekan utama dari penerapan subsidi BBM itu membuat diskriminasi harga. Kalau kita tidak bisa memisahkan pasarnya maka akan ada kebocoran. Kalaupun kita bisa memisahkan pasar akhirnya orang beli yang murah, kemudian dijual keluar negeri ataupun orang yang tadi seharusnya beli yang mahal," jelas Anton dalam acara pelatihan wartawan Bank Indonesia (BI) di Holiday Inn Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/5/2014).
Namun demikian, Anton mengaku tidak punya data pasti berapa besar BBM subsidi yang kembali dijual keluar negeri. Namun, dia tidak membantah kejadian ini pasti terjadi di Indonesia yang dilakoni oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Saya tidak tahu persis datanya. Kalau dari omongan itu ada (jual keluar negeri). Anda coba lihat produksi berapa, konsumsi berapa, pasti ada selisih," ungkap Anton.
Sebab itu, dia menyarankan pemerintah mencabut subsidi BBM secara bertahap. Anggaran subsidi bisa diberikan langsung kepada orang yang berhak sehingga tepat sasaran.
"Subsidi kasih saja langsung bantuan ke orang miskin. Bisa naik secara bertahap mengurangi, tapi dijelaskan ada fasilitas untuk orang miskin dan hampir miskin. Peralihan itu yang harus dipahami. Memang ada inflasi tapi cuma 2-3 bulan saja," tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta fokus pada energi alternatif seperti gas. Penggunaan gas jauh lebih murah dibandingkan menggunakan BBM. "Penggunaan BBM dialihkan ke tempat kita lebih bagus, yaitu gas," pungkasnya.
Ekonom Anton Hermanto Gunawan mengatakan, sudah selayaknya pemerintah mencabut subsidi BBM. Selain memberatkan anggaran, subsidi BBM juga menyebabkan diskriminasi harga yang menyebabkan kebocoran.
Komisaris Bank Mandiri ini menilai, murahnya harga BBM subsidi, seperti premium dan solar di Indonesia berpotensi kembali dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih mahal.
"Kejelekan utama dari penerapan subsidi BBM itu membuat diskriminasi harga. Kalau kita tidak bisa memisahkan pasarnya maka akan ada kebocoran. Kalaupun kita bisa memisahkan pasar akhirnya orang beli yang murah, kemudian dijual keluar negeri ataupun orang yang tadi seharusnya beli yang mahal," jelas Anton dalam acara pelatihan wartawan Bank Indonesia (BI) di Holiday Inn Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/5/2014).
Namun demikian, Anton mengaku tidak punya data pasti berapa besar BBM subsidi yang kembali dijual keluar negeri. Namun, dia tidak membantah kejadian ini pasti terjadi di Indonesia yang dilakoni oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Saya tidak tahu persis datanya. Kalau dari omongan itu ada (jual keluar negeri). Anda coba lihat produksi berapa, konsumsi berapa, pasti ada selisih," ungkap Anton.
Sebab itu, dia menyarankan pemerintah mencabut subsidi BBM secara bertahap. Anggaran subsidi bisa diberikan langsung kepada orang yang berhak sehingga tepat sasaran.
"Subsidi kasih saja langsung bantuan ke orang miskin. Bisa naik secara bertahap mengurangi, tapi dijelaskan ada fasilitas untuk orang miskin dan hampir miskin. Peralihan itu yang harus dipahami. Memang ada inflasi tapi cuma 2-3 bulan saja," tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta fokus pada energi alternatif seperti gas. Penggunaan gas jauh lebih murah dibandingkan menggunakan BBM. "Penggunaan BBM dialihkan ke tempat kita lebih bagus, yaitu gas," pungkasnya.
(dmd)
Explore More