Tiga Solusi Alternatif Masalah Subsidi BBM
Jum'at, 14 November 2014 - 11:09 WIB
Tiga Solusi Alternatif Masalah Subsidi BBM
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik energi UNJ Ubedillah Badrun mengungkapkan, setidaknya ada tiga solusi alternatif mengenai masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini semakin membengkak.
Solusi alternatif pertama, yang ditawarkan oleh mantan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Rizal Ramli melalui metode subsidi silang.
"Dengan membuat dua jenis BBM. Yaitu BBM yang buat kendaraan umum, pengendara motor, petani, nelayan atau BBM rakyat yang dijual dengan harga kerakyatan. Dan yang kedua, BBM super untuk kendaraan pribadi dengan harga lain," ujarnya kepada Sindonews, Jumat (14/11/2014).
Lebih lanjut Ubedillah menyebutkan, solusi kedua adalah melalui kenaikan harga BBM subsidi secara bertahap seperti yang dilakukan dalam kasus tarif listrik.
"Kalau saya punya model juga, menggunakan pola secara bertahap. Setiap enam bulan sekali, setahun sekali. sehingga ada prepare untuk mencabut subsidi BBM. Sehingga pemerintah dapat melakukan agendanya untuk infrastruktur dan pendidikan," jelasnya.
Solusi ketiga, dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi, namun dengan melakukan efisiensi dan efektivitas pemerintah. Salah satunya menggenjot penerimaan pajak, dengan mencapai target tax ratio sebesar 20%.
"Kalau pajak optimal kan dia cukup besar untuk anggaran APBN. Karena yang dihadapi para konglomerasi yang minta penundaan pajak, ini jadi persoalan. Termasuk juga memberantas mafia migas. Kalau ini bisa dilakukan, tidak perlu naikkan harga BBM," pungkas dia.
(Baca: Pemerintah Dinilai Sedang Bingung Naikkan BBM)
Solusi alternatif pertama, yang ditawarkan oleh mantan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Rizal Ramli melalui metode subsidi silang.
"Dengan membuat dua jenis BBM. Yaitu BBM yang buat kendaraan umum, pengendara motor, petani, nelayan atau BBM rakyat yang dijual dengan harga kerakyatan. Dan yang kedua, BBM super untuk kendaraan pribadi dengan harga lain," ujarnya kepada Sindonews, Jumat (14/11/2014).
Lebih lanjut Ubedillah menyebutkan, solusi kedua adalah melalui kenaikan harga BBM subsidi secara bertahap seperti yang dilakukan dalam kasus tarif listrik.
"Kalau saya punya model juga, menggunakan pola secara bertahap. Setiap enam bulan sekali, setahun sekali. sehingga ada prepare untuk mencabut subsidi BBM. Sehingga pemerintah dapat melakukan agendanya untuk infrastruktur dan pendidikan," jelasnya.
Solusi ketiga, dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi, namun dengan melakukan efisiensi dan efektivitas pemerintah. Salah satunya menggenjot penerimaan pajak, dengan mencapai target tax ratio sebesar 20%.
"Kalau pajak optimal kan dia cukup besar untuk anggaran APBN. Karena yang dihadapi para konglomerasi yang minta penundaan pajak, ini jadi persoalan. Termasuk juga memberantas mafia migas. Kalau ini bisa dilakukan, tidak perlu naikkan harga BBM," pungkas dia.
(Baca: Pemerintah Dinilai Sedang Bingung Naikkan BBM)
(izz)
