Pemerintah Didesak Transparan soal Sonangol
Jum'at, 05 Desember 2014 - 13:49 WIB
Pemerintah Didesak Transparan soal Sonangol
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah didesak terbuka dan transparan terkait kontrak minyak dan gas bumi (migas), termasuk kasus impor minyak dari Sonangol.
"Prinsipnya pemerintah mesti terbuka dan transparan terkait kontrak-kontrak migas yang sifatnya G to G ataupun B to B. Termasuk kasus Sonangol," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman di Jakarta, Jumat (5/12/2014).
Menurutnya, jika itu merugikan negara maka harus ditolak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti tegas memeriksa lagi soal tindak lanjut pembicaraan kontrak Sonagol.
Jika tidak sesuai kesepakatan atau perjanjian awal, wajib ditolak. Jangan sampai, kesepakatan yang ada justru membuka celah bagi masuknya para broker migas baru yang berpotensi menguatkan jejaring mafia migas baru.
"Publik dan DPR mesti kritis dan mengawasi pola kerja sama pembelian atau pengelolaan migas, sebab para mafia dan jejaringnya terus berusaha keras untuk membuka celah baru untuk eksistensi mereka," terang dia.
Dia mengatakan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said harus menjelaskan kelanjutan kerja sama Sonangol, karena merekalah yang pertama kali menjelaskan ke publik terkait diskon USD15 bbl dari harga pasar.
"Menteri ESDM Sudirman Said harus segera menjelaskan sejauhmana perkembangan kontrak Sonangol ini. Agar publik tahu, benarkah negara untung dengan skema pembelian yang ada, atau malah negara buntung," tegasnya.
"Prinsipnya pemerintah mesti terbuka dan transparan terkait kontrak-kontrak migas yang sifatnya G to G ataupun B to B. Termasuk kasus Sonangol," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman di Jakarta, Jumat (5/12/2014).
Menurutnya, jika itu merugikan negara maka harus ditolak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti tegas memeriksa lagi soal tindak lanjut pembicaraan kontrak Sonagol.
Jika tidak sesuai kesepakatan atau perjanjian awal, wajib ditolak. Jangan sampai, kesepakatan yang ada justru membuka celah bagi masuknya para broker migas baru yang berpotensi menguatkan jejaring mafia migas baru.
"Publik dan DPR mesti kritis dan mengawasi pola kerja sama pembelian atau pengelolaan migas, sebab para mafia dan jejaringnya terus berusaha keras untuk membuka celah baru untuk eksistensi mereka," terang dia.
Dia mengatakan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said harus menjelaskan kelanjutan kerja sama Sonangol, karena merekalah yang pertama kali menjelaskan ke publik terkait diskon USD15 bbl dari harga pasar.
"Menteri ESDM Sudirman Said harus segera menjelaskan sejauhmana perkembangan kontrak Sonangol ini. Agar publik tahu, benarkah negara untung dengan skema pembelian yang ada, atau malah negara buntung," tegasnya.
(izz)
