Bahlil Lahadalia Unggul dalam Polling Caketum Hipmi

BANDUNG - Kandidat calon Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia unggul dalam perolehan e-polling sementara Musyawarah Nasional HIPMI XV.

Polling calon ketua umum Hipmi menghimpun jajak pendapat masyarakat terutama anggota Hipmi yang bisa diakses dengan cara mengunduh program aplikasi gratis Munas Hipmi yang bisa didapat melalui Apps Store bagi pengguna Iphone dan Play Store untuk handphone berbasis Android.

"Perolehan poling kandidat sampai siang tadi, Bahlil unggul dengan 2.612 suara, urutan kedua Bayu 1.163 suara dan Andhika 723 suara," ujar Ketua Kompartemen Database Munas HIPMI XV, Titi Rusdi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/1/2015).

Menurut Titi, dalam satu hari pengguna aplikasi ini hanya bisa mengklik satu kali untuk satu kandidat. "Jadi, setiap pengguna aplikasi tidak bisa mengklik lebih dari satu untuk beberapa kandidat. Jadi, satu klik satu kandidat," terangnya.

Dia menjelaskan, masyarakat luas bisa ikut berpartisipasi langsung dalam jajak pendapat ini dengan cara mengunduh secara gratis aplikasinya.

E-polling ini, lanjut Titi, merupakan salah satu fitur di aplikasi yang di dalamnya juga ada profil kandidat dan beberapa informasi lainnya soal Hipmi.

"Munas periode kemarin, kita ada juga aplikasi seperti ini, hanya khusus di Blackberry. Sekarang kita pake Playstore dan Apps Store, semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi," ujar Titi.

Patut diketahui, aplikasi ini diluncurkan sejak 30 Desember 2014, sebelum Munas digelar sejak Minggu lalu.

Sejak awal dirilis, menurut Titi, program aplikasi ini, mendapat respon positif dan apresiasi yang cukup tinggi dari para pengguna Android dan Iphone.

"Saat ini, tercatat ada sekitar lebih dari 2.000 pengguna aplikasi Munas XV Hipmi. Meskipun tidak bisa dipastikan juga bahwa setiap pengunduh aplikasi menggunakan fitur voting," terangnya.

Adapun ketiga kandidat ketua umum Hipmi adalah Bahlil Lahadalia, Bayu Priawan dan Andhika Anindyaguna akan ditentukan oleh 165 suara yang dimiliki 33 Badan Pengurus Daerah (BPD) se-Indonesia. Di mana satu BPD memiliki lima hak suara.