Kemenkop Rangkul Kemendag dan Kemendagri Dorong UKM
Kemenkop Rangkul Kemendag dan Kemendagri Dorong UKM
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman terkait kemudahan perizinan bagi UKM.
Dalam sambutannya, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, pencetusan soal adanya MoU antara tiga kementerian ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha kecil dan mikro kesulitan mendapatkan izin usaha.
"Pelaku usaha selama ini bermasalah soal perizinan yang rumit dan memakan waktu lama serta biaya yang mahal," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Dengan adanya MoU ini, segala permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha tersebut bisa dihilangkan.
"Setelah MoU ini, akan lakukan sosialiasasi ke 33 provinsi. Kita minta satu bulan untuk melakukan sosialisasi soal perizinan ini," imbuhnya.
Puspayoga menjelaskan, dengan kerja sama ini akan banyak kemudahan yang bisa didapatkan pelaku UKM seperti fasilitas kemudahan perizinan secara gratis dan cukup 1 lembar saja yang berasal dari camat atau kepala desa. Proses perizinannya pun ditargetkan bisa selesai dalam satu hari kerja.
"Jadi, untuk pelaksanaan izin usaha ini nanti hanya dikeluarkan camat, kepala desa, cukup satu lembar dan dibantu pendamping bagaimana mengisi formulir secara legalitas," kata dia.
Setelah memiliki izin ini, para pelaku usaha juga akan mendapatkan kartu usaha dari BRI untuk kemudahan dalam pemberian permodalan usaha.
"Mereka nanti juga dapat kartu dari BRI untuk permudah akses perbankan bagi para pelaku usaha," jelasnya.
Kemudahan ini akan diberikan kepada seluruh jenis usaha. Namun, bagi usaha mikro dengan ketentuan omzet maksimal Rp300 juta per tahun dan untuk usaha kecil dengan omzet antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun.
"Kita punya 53 juta pelaku usaha kecil dan mikro. Pada tahap pertama kita buka sebanyak-banyaknya, jadi ada target," tandasnya.
Dalam sambutannya, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, pencetusan soal adanya MoU antara tiga kementerian ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha kecil dan mikro kesulitan mendapatkan izin usaha.
"Pelaku usaha selama ini bermasalah soal perizinan yang rumit dan memakan waktu lama serta biaya yang mahal," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Dengan adanya MoU ini, segala permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha tersebut bisa dihilangkan.
"Setelah MoU ini, akan lakukan sosialiasasi ke 33 provinsi. Kita minta satu bulan untuk melakukan sosialisasi soal perizinan ini," imbuhnya.
Puspayoga menjelaskan, dengan kerja sama ini akan banyak kemudahan yang bisa didapatkan pelaku UKM seperti fasilitas kemudahan perizinan secara gratis dan cukup 1 lembar saja yang berasal dari camat atau kepala desa. Proses perizinannya pun ditargetkan bisa selesai dalam satu hari kerja.
"Jadi, untuk pelaksanaan izin usaha ini nanti hanya dikeluarkan camat, kepala desa, cukup satu lembar dan dibantu pendamping bagaimana mengisi formulir secara legalitas," kata dia.
Setelah memiliki izin ini, para pelaku usaha juga akan mendapatkan kartu usaha dari BRI untuk kemudahan dalam pemberian permodalan usaha.
"Mereka nanti juga dapat kartu dari BRI untuk permudah akses perbankan bagi para pelaku usaha," jelasnya.
Kemudahan ini akan diberikan kepada seluruh jenis usaha. Namun, bagi usaha mikro dengan ketentuan omzet maksimal Rp300 juta per tahun dan untuk usaha kecil dengan omzet antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun.
"Kita punya 53 juta pelaku usaha kecil dan mikro. Pada tahap pertama kita buka sebanyak-banyaknya, jadi ada target," tandasnya.
(izz)
Explore More