DPR Minta Pemerintah Tidak Berpolemik soal Harga Beras
Sabtu, 28 Februari 2015 - 19:19 WIB
DPR Minta Pemerintah Tidak Berpolemik soal Harga Beras
A
A
A
JAKARTA - Spekulasi Menteri Perdagangan Rachmat Gobel terkait mafia beras menggelinding seperti bola panas. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyatakan, pemerintah jangan berpolemik menyampaikan informasi yang tidak penting terkait harga beras.
"Pemerintah jangan berpolemik. Pemerintah jangan menyampaikan yang tidak penting, karena bisa direspon spekulan. Bulog sudah bagus, jadi kita dukung," ujarnya dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Woroeng Daun, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
Menurutnya, isu beras sangat riskan dengan situasi politik nasional. Ke depan pemerintah harus mengusahakan terealisasinya diversifikasi pangan, agar stok beras nasional dan harga terkendali.
Untuk itu, pemerintah harus memastikan beberapa produksi beras dan konsumsi beras nasional, dan melakukan estimasi dini. Jangan sampai ada kesalahan data produksi dan konsumsi beras, misal kebutuhannya 149 kg per kapita, jangan ditulis 145 kg per kapita per tahun.
"Pemerintah jangan sampai menggunakan rilis statistik yang menurunkan konsumsi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh seperti pertambahan penduduk," jelasnya.
Dia menyebutkan, ada ketidakjelasan pengaturan distribusi beras yang disebabkan ruang tugas Perum Bulog yang tidak jelas. "Ke depan, harus ada garis yang jelas. Apakah Bulog berperan sebagai operator atau berdiri sebagai lembaga setingkat menteri di bidang pangan. Ini agar bulog tidak bimbang," terangnya.
(Baca: Pengamat Menilai Kebijakan Pemerintah Penyebab Krisis Beras)
"Pemerintah jangan berpolemik. Pemerintah jangan menyampaikan yang tidak penting, karena bisa direspon spekulan. Bulog sudah bagus, jadi kita dukung," ujarnya dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Woroeng Daun, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).
Menurutnya, isu beras sangat riskan dengan situasi politik nasional. Ke depan pemerintah harus mengusahakan terealisasinya diversifikasi pangan, agar stok beras nasional dan harga terkendali.
Untuk itu, pemerintah harus memastikan beberapa produksi beras dan konsumsi beras nasional, dan melakukan estimasi dini. Jangan sampai ada kesalahan data produksi dan konsumsi beras, misal kebutuhannya 149 kg per kapita, jangan ditulis 145 kg per kapita per tahun.
"Pemerintah jangan sampai menggunakan rilis statistik yang menurunkan konsumsi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh seperti pertambahan penduduk," jelasnya.
Dia menyebutkan, ada ketidakjelasan pengaturan distribusi beras yang disebabkan ruang tugas Perum Bulog yang tidak jelas. "Ke depan, harus ada garis yang jelas. Apakah Bulog berperan sebagai operator atau berdiri sebagai lembaga setingkat menteri di bidang pangan. Ini agar bulog tidak bimbang," terangnya.
(Baca: Pengamat Menilai Kebijakan Pemerintah Penyebab Krisis Beras)
(dmd)
