DP Mobil Naik, Masyarakat Sarankan Pejabat Pakai Esemka

JAKARTA - Kenaikan tunjangan uang muka (down payment/DP) para pejabat negara banyak dikeluhkan berbagai kalangan. Masyarakat menyarankan, para pejabat di lingkungan eksekutif maupun legislatif menggunakan mobil Esemka.

Seorang pegawai swasta, A Dinata mengatakan, dengan diputuskannya kenaikan tunjangan DP mobil pribadi pejabat, maka jelas bahwa program Jokowi untuk menghidupkan industri mobil nasional hanya retorika.

"Jika memang Jokowi sedari awal menyadari pentingnya membangunkan industri automotif nasional, semestinya pejabat-pejabat negara dibawajibkan menggunakan mobil Esemka yang digagasnya saat menjadi Wali Kota Solo," tuturnya kepada Sindonews di Jakarta, Senin (6/4/2015).

Selain itu, sambung dia, jenis mobil yang digunakan pejabat negara seharusnya disesuaikan dengan ekonomi masyarakat. Menurutnya, dengan tunjangan untuk DP mobil sebesar Rp210 juta sudah bisa membeli satu unit mobil.

"Di Indonesia, ada kurang lebih 30 juta rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi dengan DP sekitar Rp210 juta tersebut sebenarnya sudah bisa dibelikan mobil yang kualitasnya cukup bagus, dan bukan hanya DP," tandasnya.