Bappenas Ungkap Strategi Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pembangunan
Selasa, 07 Februari 2023 - 18:02 WIB
Di ajang satu dasawarsa Open Government Indonesia, Menteri Suharso Monoarfa ungkap soal keterbukaan pemerintah. Foto/MPI
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Indonesia terjebak dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap) selama 30 tahun. Sehingga, keterbukaan pemerintah dengan transformasi tata kelola dalam berbagai aspek dibutuhkan.
Baca juga: Suharso Monoarfa Ungkap tanpa Jasa yang Satu Ini Indonesia Sulit Jadi Negara Maju
“Indonesia terjebak dalam middle income trap dan kita baru saja masuk dari low-middle income menjadi upper-middle income,” ujar Suharso dalam Peluncuran Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII di Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Dalam satu dasawarsa Open Government Indonesia (OGI), Suharso membeberkan strategi keterbukaan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Pertama adalah pengarusutamaan nilai keterbukaan pemerintah.
“Kita mengarusutamakan nilai-nilai keterbukaan dalam penyelenggaran pemerintah, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi, dan inklusivitas,” jelasnya.
Kedua adalah penguatan kerja sama aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam pembangunan melalui penerapan prinsip kokreasi. Ketiga adalah penciptaan ekosistem yang kondusif bagi praktik keterbukaan pemerintah.
Baca juga: Suharso Monoarfa Ungkap tanpa Jasa yang Satu Ini Indonesia Sulit Jadi Negara Maju
“Indonesia terjebak dalam middle income trap dan kita baru saja masuk dari low-middle income menjadi upper-middle income,” ujar Suharso dalam Peluncuran Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII di Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Dalam satu dasawarsa Open Government Indonesia (OGI), Suharso membeberkan strategi keterbukaan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Pertama adalah pengarusutamaan nilai keterbukaan pemerintah.
“Kita mengarusutamakan nilai-nilai keterbukaan dalam penyelenggaran pemerintah, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi, dan inklusivitas,” jelasnya.
Kedua adalah penguatan kerja sama aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam pembangunan melalui penerapan prinsip kokreasi. Ketiga adalah penciptaan ekosistem yang kondusif bagi praktik keterbukaan pemerintah.
Lihat Juga :