Dana Pensiun Pelindo Bermasalah, Erick Thohir: Berbeda dari Jiwasraya dan ASABRI
Selasa, 21 Maret 2023 - 11:27 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kasus korupsi Dana Pensiun Pelindo ini berbeda dari kasus korupsi Jiwasraya dan ASABRI. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kasus korupsi Dana Pensiun Pelindo ini berbeda dari kasus korupsi Jiwasraya dan ASABRI, dimana sudah menjadi satu payung. Jika dana pensiun tersebut tercecer di berbagai perusahaan BUMN, maka pihaknya harus memastikan apakah perusahaan-perusahaan BUMN itu memiliki kekuatan untuk top up.
"Jadi kalau ini masing-masing perusahaan BUMN-nya harus yang bertanggung jawab," ujar Erick Thohir melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (21/3/2023).
Lebih lanjut, Erick pun menargetkan pendataan kasus korupsi dana pensiun Pelindo ditargetkan tuntas pada akhir Maret ini. Rencananya, setelah dilakukan pendataan akan dilakukan konsolidasi dalam waktu transisi 3 hingga 5 tahun.
"Insyaallah akhir bulan ini sudah tuntas pendataan, baru kedepannya kita konsolidasikan dengan waktu transisi 3 sampai 5 tahun, tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat karena tergantung dari masing-masing BUMN," ujarnya.
Ia juga meminta perusahaan pelat merah tidak menyelewengkan hak pensiun setiap karyawan. Ditekankan olehnya bahwa perseroan justru membayar kewajiban tersebut.
Permintaan itu menyusul adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Perkara itu terkait pengelolaan dana pensiun (dapen) BUMN pada dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan (DP4) periode 2013-2019.
"Saya selalu menekankan pentingnya perusahaan BUMN membayarkan hak pensiun setiap karyawan. Ini kewajiban yang harus ditunaikan, bukan malah diselewengkan," ungkap
"Jadi kalau ini masing-masing perusahaan BUMN-nya harus yang bertanggung jawab," ujar Erick Thohir melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (21/3/2023).
Baca Juga
Lebih lanjut, Erick pun menargetkan pendataan kasus korupsi dana pensiun Pelindo ditargetkan tuntas pada akhir Maret ini. Rencananya, setelah dilakukan pendataan akan dilakukan konsolidasi dalam waktu transisi 3 hingga 5 tahun.
"Insyaallah akhir bulan ini sudah tuntas pendataan, baru kedepannya kita konsolidasikan dengan waktu transisi 3 sampai 5 tahun, tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat karena tergantung dari masing-masing BUMN," ujarnya.
Ia juga meminta perusahaan pelat merah tidak menyelewengkan hak pensiun setiap karyawan. Ditekankan olehnya bahwa perseroan justru membayar kewajiban tersebut.
Permintaan itu menyusul adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Perkara itu terkait pengelolaan dana pensiun (dapen) BUMN pada dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan (DP4) periode 2013-2019.
"Saya selalu menekankan pentingnya perusahaan BUMN membayarkan hak pensiun setiap karyawan. Ini kewajiban yang harus ditunaikan, bukan malah diselewengkan," ungkap
tulis komentar anda