Pemerintah-BI Berbagi Beban Utang Demi Indonesia, Ekonom: Langkah Tepat

Staf Khusus Menteri Keuangan Candra Fajri Ananda menjelaskan mekanisme burden sharing antara BI dan pemerintah pada dasarnya dibuat demi kepentingan bangsa. Nantinya BI bisa terlibat ikut menanggung biaya penanggulangan dampak Covid-19. "Dalam masa normal, pemerintah menanggung seluruh pembiayaan dan tentu ini tidak sehat bagi keuangan negara," ujar Candra.

Dengan berdasarkan itu, muncul pemikiran untuk menanggung beban bersama beban. Sehingga, beban dibagi bersama di antara bank sentral dan pemerintah. Terkait besaran yang harus ditanggung BI dan Pemerintah, sangat tergantung situasi makro ekonomi. "Idealnya sharing burden tidak mengganggu kinerja BI maupun pemerintahan," ujarnya.

Menurut dia, opsi yang bakal jadi prioritas adalah yang pertama karena BI menanggung seluruh bunga SBN pemerintah. Hal ini dilakukan atas pertimbangan pengurangan beban pemerintah yang akan sangat berat di kemudian hari.

"Selain itu juga ada sektor public goods yang didalamnya termasuk kesehatan, memerlukan penanganan yang lebih cepat dan benar agar nantinya tidak mengarah pada dampak ekonomi yang lebih besar lagi," ujarnya.

Sementara pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira menilai opsi nomor tiga merupakan yang terbaik dimana BI bersifat standby buyer. Jadi ketika SBN tidak laku di pasar, akibat capital outflow misalnya, baru kemudian BI masuk untuk beli. (Baca juga: Dana Asing Kabur Rp730 Miliar dalam Sepekan, Sejak Awal Tahun Rp145,47 Triliun )

"Untuk opsi nomor pertama artinya BI benar benar terlibat sejak awal. Tapi opsi nomor tiga yang paling aman dibanding dua opsi sebelumnya. Terutama terhadap dampak karena berkurangnya kepercayaan kepada independensi otoritas moneter serta dampak ke inflasi tahun depan," pungkasnya.