Reformasi Pemeriksaan Anggaran, BPK Terapkan Standar Audit Internasional ISSAI 12
Selasa, 21 Juli 2020 - 22:22 WIB
Badan Pengawas Keuangan (BPK) menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Badan Pengawas Keuangan (BPK) menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, untuk memberikan akuntabilitas, transparansi, guna mendorong kinerja entitas yang laporan keuangannya diperiksa oleh BPK agar bermanfaat untuk publik.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan penerapan baru ini dibutuhkan dalam reformasi pemeriksaan anggaran. "Kami tahun ini menerapkan apa yang disebut dengan ISSAI 12, atau kerangka penilaian kinerja atas lembaga yang melakukan pemeriksaan eksternal," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam video virtual di Jakarta, Selasa (21/7/2020). (Baca: Rekening Pribadi Dipakai Kelola APBN, BPK Akan Panggil Sri Mulyani dan Prabowo )
Dia melanjutkan, dari ISSAI 12 itu ada 3 review yang ditambah oleh BPK, yakni review transparansi fiskal, review fiskal sustainability atau review kesinambungan fiskal, dan review desentralisasi fiskal yang tahun ini digambarkan dengan indeks kemandirian daerah.
"Karena kita sama-sama ketahui entitas yang keuangannya kita audit dan periksa adalah entitas pengelola keuangan negara yang berarti yang dikelola adalah uang rakyat, oleh karena itu rakyat perlu tahu laporan keuangan bagaimana laporan keuangannya setelah diaudit oleh BPK," katanya. (Baca juga: BPK Minta Laporan Keuangan Pemerintah Diumbar ke Media Massa )
Dia menambahkan, khususnya para pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang baik dari pelaporan ini. "Kalau laporannya dapat WDP (Wajar dengan Pengecualian) dapat dijadikan dasar mengambil keputusan kecuali hal-hal yang dikecualikan. Kalau disclaimer maka laporan keuangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengambil keputusan," jelasnya.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan penerapan baru ini dibutuhkan dalam reformasi pemeriksaan anggaran. "Kami tahun ini menerapkan apa yang disebut dengan ISSAI 12, atau kerangka penilaian kinerja atas lembaga yang melakukan pemeriksaan eksternal," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam video virtual di Jakarta, Selasa (21/7/2020). (Baca: Rekening Pribadi Dipakai Kelola APBN, BPK Akan Panggil Sri Mulyani dan Prabowo )
Dia melanjutkan, dari ISSAI 12 itu ada 3 review yang ditambah oleh BPK, yakni review transparansi fiskal, review fiskal sustainability atau review kesinambungan fiskal, dan review desentralisasi fiskal yang tahun ini digambarkan dengan indeks kemandirian daerah.
"Karena kita sama-sama ketahui entitas yang keuangannya kita audit dan periksa adalah entitas pengelola keuangan negara yang berarti yang dikelola adalah uang rakyat, oleh karena itu rakyat perlu tahu laporan keuangan bagaimana laporan keuangannya setelah diaudit oleh BPK," katanya. (Baca juga: BPK Minta Laporan Keuangan Pemerintah Diumbar ke Media Massa )
Dia menambahkan, khususnya para pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang baik dari pelaporan ini. "Kalau laporannya dapat WDP (Wajar dengan Pengecualian) dapat dijadikan dasar mengambil keputusan kecuali hal-hal yang dikecualikan. Kalau disclaimer maka laporan keuangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengambil keputusan," jelasnya.
(ind)
tulis komentar anda